Sejumlah aktivis antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menilai seluruh lembaga penegak hukum di Indonesia telah tercemar praktek mafia hukum. "Kita sedang berada dalam kondisi darurat mafia hukum," kata anggota Koalisi, Febri Diansyah, dalam jumpa pers di kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta, kemarin.

Hadir dalam jumpa pers itu antara lain Poengky Indriati dari Imparsial, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, Neta S. Pane dari Indonesia Police Watch, dan advokat Taufik Basari.

Menurut Koalisi, kasus Gayus Halomoan Tambunan hanyalah bagian kecil dari praktek mafia hukum yang terbongkar. Kasus-kasus lain sulit diungkap lantaran mafia hukum sudah menginfeksi lembaga, bukan perorangan semata. "Kita harus bersihkan institusinya," kata Febri. "Jangan hanya menari-nari dari kasus per kasus."

Koalisi mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera merombak lembaga penegak hukum yang berada di bawah kekuasaannya, yakni kepolisian dan kejaksaan. "Presiden harus mengganti pimpinannya," kata Febri.

Sebelum kasus Gayus terbongkar, masyarakat telah menyoroti kepolisian dan kejaksaan, misalnya dalam kasus jaksa Urip Tri Gunawan dan kasus kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Sulit dibayangkan, perang terhadap mafia hukum bisa berjalan efektif jika kondisi status quo masih dipertahankan," ujar Febri.

Anggota Koalisi yang lain, Bambang Widodo Umar, mempertanyakan sikap tidak jelas Polri dalam membenahi institusinya. Ia mencontohkan, dalam kasus Gayus, yang melibatkan anggota Polri, tim yang dibentuk seharusnya benar-benar independen. "Isinya jangan ada polisi, agar obyektif," kata dia. Bambang pun menyayangkan kecenderungan Polri memberi sanksi hanya kepada anggota yang berpangkat rendah.

Koalisi juga meminta Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengevaluasi sistem pengawasan dan mekanisme pemberian sanksi kepada hakim nakal. "Mekanisme yang ada masih lemah," kata Poengky.

Dalam situasi darurat, koalisi mendesak KPK menegaskan jati dirinya sebagai pemimpin pemberantasan mafia hukum. Koalisi juga meminta organisasi advokat tidak membela anggotanya yang terlibat mafia hukum. ASWIDITIYO NEDWIKA | ANTON SEPTIAN
 
Sumber: Koran Tempo, 19 April 2010