Komisi Informasi Pusat (KIP) mengaku menerima keluhan masyarakat soal minimnya akses publik terhadap informasi anggaran. Selain itu, informasi dokumen perjanjian antara badan publik dan pihak lain sulit diketahui.

Anggota KIP, Amiruddin, mengatakan keluhan ini diketahui dari pengaduan sengketa yang masuk ke Komisi Informasi. Sejak berdiri pada 30 April lalu, Komisi Informasi sudah menerima 22 aduan. "Yang mengajukan mayoritas dari kelompok LSM, melawan badan publik seperti lembaga negara," katanya di Semarang kemarin.

Dosen Universitas Diponegoro, Semarang, ini melanjutkan, salah satu lembaga swadaya masyarakat yang mengadu adalah Indonesia Corruption Watch (ICW). LSM antikorupsi ini mengeluhkan sulitnya meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) periode 2007 hingga 2009 di lima sekolah menengah pertama negeri di Jakarta.

Lima sekolah itu tidak mau memberikan data informasi laporan pertanggungjawaban penggunaan BOS karena merasa data itu masuk kategori bukan informasi publik. Menurut Amirudin, sekolah beralasan pihak yang berhak mengetahui laporan pertanggungjawaban itu hanyalah lembaga pemeriksa keuangan, dalam hal ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. "Proses sengketa memasuki tahap mediasi. Nantinya Komisi Informasi akan melakukan uji konsekuensi seberapa penting informasi yang diminta ICW," ujarnya.

Menurut Amiruddin, saat ini Komisi Informasi Pusat juga sudah menggelar sidang sengketa informasi publik Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana dengan PT Blora Patragas Hulu, Blora. Sidang yang digelar Kamis pekan lalu di Kantor Informasi Provinsi Jawa Tengah ini merupakan sidang yang pertama kali tentang sengketa informasi publik yang ada di Indonesia.

Informasi yang disengketakan adalah soal dokumen perjanjian PT Blora dengan PT Anugrah Bangun Sarana Jaya Surabaya selaku financial partner dalam pengelolaan 2,1 persen saham participating interest PT Blok Cepu yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Blora.

Selain itu, Komisi Informasi menerima aduan soal sengketa informasi yang diajukan LSM Gebrak, Jawa Timur, yang meminta dokumen daftar isian proyek anggaran (DIPA).ROFIUDDIN
 
Sumber: Koran Tempo, 16 Agustus 2010