Anggota dewan baru, didominasi politisi yang usianya sudah lanjut. Bagaimana regenerasi kepemimpinan di NTB?
Kalau kita memperhatikan dari segi usia, prosentase generasi muda dan generasi tua memang tampak generasi muda belum banyak mewarnai di kalangan politik. Artinya proses regenerasi masih mandek. Ke depan saya melihat bahwa proses regenerasi ini harus lebih dipercepat. Kenapa ini penting, karena perjalanan sistem pemerintahan dalam pembangunan itu harus sesuai dengan kwalitas generasi di saat itu.

Kok banyak yang bekas birokrat. Bagaimana Anda melihat ke depan?
Kalau saya melihat komposisi yang ada, dari anggota dewan dengan latar belakang masing-masing, saya sangat mengenal mereka khususnya yang tua-tua. Saya kira akan lebih bagus. Kenapa demikian. Karena saya melihat anggota dewan yang sekarang dari berbagai partai telah menampilkan anggota dewan yang cukup berpengalaman dalam tugasnya saat dia masih menjabat.

Sebagian kalangan pesimis, dewan justru disebut tempat buangan pensiunan.
Kalau dilihat dari sisi politik memang. Tapi kalau dilihat dari kemampuan saya kira akan lebih bagus.

Dewan jadi tempat mata pencaharian terakhir mereka.
Saya kira tidak ada masalah, karena kita harus bekerja secara profesional. Yang begini jangan diartikan pengabdian tetapi bekerja secara profesional. Artinya, dia memiliki pilihan pekerjaan sebagai politisi, maka dia harus profesional betul. Dengan tampilnya dia sebagai seorang politisi yang pernah berpengalaman di birokrasi, akan bermanfaat dan professional dalam menyusun konsep-konsep pembangunan.

Dewan ke depan bagaimana ?
Saya melihat akan lebih bagus. Dari segi kualitas, barangkali yang menjadi kesulitan kita adalah dalam pengambilan keputusan. Karena untuk dewan nanti, rata-rata memiliki perolehan yang signifikan, tidak ada yang terlalu dominan. Bayangkan saja ada empat partai yang jumlah suara fraksinya enam. Kemudian ada yang lima dan empat kan. Pengambilan keputusan bakal sangat alot dan tarik menariknya sangat kencang.

Maksudnya.
Artinya bahwa setiap pengambilan keputusan di dalam legislatif, tidak bisa dilepas dengan tarikan-tarikan politik. Tarikan-tarikan politik ini tentu saja ada kaitannya dengan partainya yang bersangkutan. Aspirasi yang disampaikan partainya yang kemudian disampaikan anggotanya yang ada di legislatif. Itu sangat berat, kesulitannya disitu.

Termasuk proses pemilihan pimpinan.
Saya kira kalau proses pemilihan pimpinan tidak terlalu sulit, karena ada tata tertibnya kan. Dan saya kira tidak terlalu sulit karena kita merujuk pada aturan-aturan yang sudah baku, itu ndak ada masalah karena sudah ada ketentuannya. Yang paling susah itu kan pengambilan keputusan dewan yang sifatnya rutin. Misalnya, ya ada perda, pertanggungjawaban gubernur, itu yang agak ruwet disitu itu, itu yang saya lihat.

Dewan kecolongan kasus korupsi Mahdar. Ke depan agar tidak terjadi lagi.
Ya saya kira sekarang itu harus betul-betul manajemennya diatur rapi. Oleh karena itu pengeluaran anggaran di dewan tidak boleh lagi banyak pintu, tetapi satu pintu. Misalnya kalau digunakan untuk belanja inventaris kantor. Saya harus tahu apa saja yang dibelanjakan itu. Item-itemnya harus jelas. Misalnya sekarang ada dana sosial, walupun tidak terlalu banyak tetapi harus jelas peruntukannya, sehingga tidak bisa dimanupulasi lagi dan itu harus dibuktikan dengan lampiran. Saat ini saya sedang menertibkan itu. Mudah-mudahan pimpinan dan anggota ke depan ini dijadikan sebagai suatu pedoman untuk betul-betul dijalankan, sehingga tidak ada lagi dana-dana yang bisa meluncur tanpa tuan.

Berarti Anda kemarin melihat ada kebocoran.
Ya mungkin saja itu hanya karena pengelolaan manajemen yang belum begitu optimal, sehingga terjadi kebocoran.

Proses hukum Mahdar, ada yang belum terungkap.
Saya akan melihat berita acara dari hasil persidangan, apakah dari hasil berita acara persidangan di pengadilan kasus Mahdar masih ada kaitannya dengan anggota dewan di DPRD NTB saat ini. Tentu akan kita lihat, kita pelajari.

Bagaimana keterlibatan Serinata saat jadi ketua DPRD. Kok gak tersentuh.
Itulah yang saya katakan, bahwa apakah dari proses administrasi yang keliru atau personalnya atau dari Mahdar sendiri. Jadi apakah kasus ini individual secara hukum. Memang dia yang melakukan kesalahan itu atau memang ada proses administrasi yang keliru. Ini harus diklarifikasi. Saya belum membaca proses persidangan itu, kalau ada kaitannya dengan kesalahan proses administrasi. Saya kira perlu kita mengecek kembali kasus ini.

Saat ini dua orang dari Golkar di pimpinan dewan. Ke depan peluangnya bagaimana.
Kita akan melihat tata tertib, apakah memungkinkan kembali mengambil calon dari fraksi itu dua orang. Itu sangat tergantung dari tata tertib dan hasil-hasil keputusan yang sudah dibahas melalui rapat asosiasi pimpinan dewan itu. Nanti kita lihat, karena nanti pada bulan Juni akan tetapkan salah satunya tatib dewan itu di Mataram yang akan dilaksakan oleh DPR RI. Kebetulan DPRD NTB tuan rumah. Kemungkinan di situ akan terlihat dengan jelas bagaimana mekanisme pemilihan pimpinan itu.

Kalau di Golkar Anda akan memimpin lagi
Ya kita serahkan kepada partai itu. Kalau saja nanti tatib itu berbunyi berdasarkan urutan fraksi, maka tentu saja prosesnya tidak melalui paripurna.(tif)