Jokowi Harus Libatkan KPK dan PPATK Pilih Kapolri

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharunsya melibatkan KPK dan PPATK dalam menentukan pencalonan nama Kapolri, bukan hanya melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (KOmpolnas). Kooridator ICW Ade Irawan menyatakan rekomendasi nama-nama calon Kapolri dari dua instansi tersebut sangatlah penting guna menentukan Kapolri yang bersih dari korupsi.

 

Menurut dia, Kompolnas dalam mendelegasikan nama-nama Kapolri seyogyanya dapat belajar dari kesalahanya mencalonkan Komjen Budi Gunawan (BG). JOkowi dapat mencontoh cara Presiden SBY dalam mencalonkan nama Kapolri yang tidak hanya mengandalkan Kompolnas.

 

"Jokowi dapat mencontoh SBY dalam menentukan calon Kapolri yang sering melibatkan instansi lain. Karena yang memiliki data integritas adalah KPK dan PPATK, Sehingga Presiden punya pertimbagan rasional," kata Ade di Jakarta kemarin.

 

Dalam hal ini, Kompolnas Jangan mengulang kesalahan yang sama seperti pancalonan BG sebagai Kapolri. Hal ini, dinilai cendrung terlalu terburu-buru dan menuai protes di masyarakat.

 

Kami (ICW) himbau agar proses pemilihan dapat melibatkan banyak pihak. Sehingga Kapolri yang terpilih tidak hanya mempertimbangan kepentingan politis," ujarnya.

 

Ade menegaskan yang terpenting Kapolri yang terpilih bukanlah dia yang menjadi 'titipan'. Oleh karenanya proses yang benar dan rasional adalah cara yang baik dalam menentukan Kapolri yang terbaik.