Jakarta, antikorupsi.org (15/09/2015) – Koalisi masyarakat sipil antikorupsi mendatangi kantor pusat dakwah Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Senin (14/09/2015). Selain memberikan ucapan selamat kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar  Nashir yang terpilih dalam Muktamar ke-47, koalisi juga menyambung kembali tali silaturahmi dan memperkuat gerakan antikorupsi dalam jihad melawan korupsi.

Koalisi yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI), Tranparacy International Indonesia (TII), dan Koalisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) disambut baik oleh pimpinan baru Muhammadiyah, Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti Fajar, dan  Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Simanjuntak.

Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo menyampaikan bahwa dengan adanya kepengurusan baru di Muhammadiyah merupakan amunisi baru sebagai penyegaran khususnya dalam gerakan antikorupsi berbasis organisasi masyarakat (ormas). Selama ini Muhammadiyah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan bernegara, dengan basis masa yang kuat dan dipercaya gerakan antikorupsi yang akan lebih progresif nantinya.

“Kita mau membangun kembali tradisi bagaimana masyarakat sipil bisa bersinergi dengan ormas. Karena Muhammadiyah adalah bagian dari masyarakat sipil dan pengaruhnya sangat besar,” tegasnya.

Apa yang dikemukakan Adnan diamini oleh Koordinator Kontras Haris Azhar. Menurut Haris peran aktif Muhammadiyah sangat dibutuhkan dalam memberikan koreksi terhadap kebijakan publik yang tidak berpihak ke masyarakat. Pasalnya, melihat situasi ekonomi dan kegampang politik yang berimbas pada isu-isu kebijakan publik dan korupsi semakin menyusut di tengah masyarakat.

“Dengan misi jihad konstitusi yang dibangun Muhammadiyah, maka perjuangan ini tidak sendiri. Kita akan sama-sama melakukan jihad konstitusi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, posisi lembaga swadaya masyarakat (lsm) dan ormas (Muhammadiyah) memiliki peran masing-masing yang saling berhubungan. Hanya saja artikulasi dalam perjuangan yang dilakukan memiliki ciri khas masing-masing.

Berkaitan dengan gerakan pemberantasan korupsi dan sistem tata kelola pemerintahan yang lebih baik, Haedar menyatakan diharapkan ke depanya terdapat agenda bersama dalam gerakan jangka panjang. “Gerakan jangka panjang ini harus dibarengi dengan advokasi untuk keberhasilan jangka panjang juga,” ujarnya.

Menurutnya, permasalahan pemberantasan korupsi dan good goverment tidak lepas dari hegemoni kekuatan politik yang saat ini ada di partai politik. Hal ini mengakibatkan sistem politik di Indonesia menjadi oligarkis.

Muhammadiyah mendorong pejabat publik agar tetap objektif terlepas dirinya adalah kader dari partai dan golongan manapun. “Ketika dia memegang jabatan dia adalah milik publik. jika dia berpenyakit, dalam arti bukan hanya korupsi uang tetapi juga kebijakan, akan berpengaruh terlebih kepada publik,” tegas dia. (Ayu-Abid)