Jangan Rekrut Caleg Korup bin Tamak
Sukardi Rinakit: Parpol Dikuasai Tiga Jawara
Pengaderan parpol stagnan, belum ada langkah maju. Sistem yang amat buruk masih membelenggu pengaderan tersebut. Menurut Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Teten Masduki kemarin (3/8) di Jakarta, kebanyakan parpol merekrut kader berdasar penguasaan modal. ''Namun, tidak diimbangi kualitas kader tersebut,'' katanya.
Teten menunjuk citra DPR. Menurut dia, wajah parlemen saat ini menjadi bukti buruknya kualitas kader parpol. Korupsi yang melibatkan anggota dewan membuat publik kian tidak percaya terhadap parpol dan DPR.
''Kami menyerukan agar parpol tidak merekrut orang yang tamak, korup, boros, penjahat lingkungan, penjahat HAM, penjahat narkoba,'' kata Teten. Untuk mendapatkan kader atau calon legislatif yang baik, parpol harus melakukan seleksi yang ketat. Salah satu pemprakarsa Gerakan Nasional Ganti Politisi Busuk (Ganti Polbus) itu mengatakan, parpol harus melihat rekam jejak calon kader atau calon legislatif.
Pada kesempatan sebelumnya, Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) menegaskan, buruknya pengaderan tidak hanya berimbas pada kualitas kader yang direkrut. Akibat lainnya, parpol hanya dimiliki pihak tertentu.
''Lihat saja saat ini, secara umum parpol dikuasai aristokrat, saudagar, dan jawara,'' katanya Jumat lalu (1/8) di Jakarta.
Pria asal Madiun itu menambahkan, tiga unsur tersebut selama ini menjadi sumber keuangan dan pengaruh untuk menarik massa. Dia menjelaskan, aristokrat, yakni bangsawan, punya kemampuan menarik massa karena pengaruh tradisional, saudagar punya kemampuan finansial untuk memberikan dana bagi partai, dan jawara, yakni orang yang mempunyai kekuasaan dalam jalur ilegal, mempunyai kemampuan untuk menguasai.
Penguasaan oleh tiga unsur tersebut terjadi karena tidak ada mekanisme perekrutan yang kontinu. Sebagian besar, perekrutan kader secara gencar dilakukan menjelang pemilu. Maka, cara untuk mendapatkan suara yang banyak adalah merekrut tiga unsur tersebut.
Dia menegaskan, penguasaan model tersebut menjadi masalah bagi kualitas kader parpol. ''Jadi, kader bukan dari kualitasnya, tapi dari tiga unsur tersebut. Kecuali PKS yang melakukan perekrutan tidak secara mendadak menjelang pemilu,'' tandasnya.
Dia menambahkan, rekrutmen hendaknya dilakukan secara berkala dan benar-benar mengedepankan kualitas, tidak melalui mekanisme nepotisme, dan transparan. (bay/mk)
Sumber: Jawa Pos, 4 Agustus 2008