Keberangkatan rombongan anggota Komisi VIII DPR yang disertai istri ke Hongkong dan Korea Selatan dalam kaitan proses penjualan tanker raksasa atau Very Large Crude Carrier/VLCC milik Pertamina merupakan inisiatif anggota DPR. Pertamina mengaku menfasilitasi kunjungan itu supaya DPR sebagai lembaga legislatif dapat memperoleh informasi menyeluruh seputar tanker tersebut.

Informasi menyeluruh yang dimaksud ialah informasi dari tangan pertama mengenai mekanisme penjualan tanker yang sedang berjalan, perkembangan bisnis tanker dunia. Selain itu, supaya rombongan DPR tersebut melihat langsung tanker milik Pertamina yang dibangun sejak Maret 2003.

Demikian isi surat yang dikirimkan pihak PT Pertamina kepada Kompas, kemarin. Surat penjelasan itu dibuat Kepala Divisi Hubungan Pemerintah dan Masyarakat, Hanung Budya, Sabtu (13/6). Surat itu menanggapi pemberitaan bahwa pihak Pertamina membawa anggota DPR jalan-jalan ke Hongkong dan Korea (Kompas, Sabtu, 13/6).

Dalam surat tersebut, Pertamina tidak membantah nama-nama anggota DPR yang turut serta dalam rombongan.

Hanung mengaku, kunjungan ke luar negeri yang berlangsung sejak hari Kamis (10/6) hingga hari ini, Minggu, merupakan beban negara. Dia menambahkan, dalam kunjungan tersebut Pertamina menyertakan seorang staf sebagai pendamping para wakil rakyat.

Akan tetapi, Hanung Budya tidak dapat dihubungi ketika hendak dimintai klarifikasi mengenai apa yang dimaksud beban negara, tanggungan DPR atau Pertamina, karena telepon selulernya tidak aktif.

Dalam suratnya, dia menjelaskan, perjalanan itu merupakan bagian dari transparansi proses penjualan tanker raksasa dengan melakukan pengawasan langsung ke lapangan. Kunjungan ke Hongkong dan Korsel dimaksudkan untuk memperoleh data-data akurat dari pihak-pihak terkait tentang situasi pasar tanker dunia.

Dalam kunjungan ke Hongkong, demikian surat itu, anggota Komisi VIII DPR mendengarkan presentasi Goldman Sachs selaku konsultan divestasi tanker raksasa milik Pertamina tentang proses pelaksanaan lelang. Ditambah presentasi dari World Tankers tentang perkembangan bisnis tanker dunia pada saat ini.

Sementara itu, dalam kunjungan ke Korsel, DPR di Seoul akan mendapatkan presentasi dari Hyundai Heavy Industry (HHI) yang membangun dua tanker raksasa pesanan Pertamina. Selanjutnya akan meninjau langsung ke galangan HHI di Ulsan untuk melihat dua tanker raksasa Pertamina yang sedang dibangun dengan biaya sebesar 65,5 juta dollar AS per satu tanker.

Untuk mengecek

Sementara itu, Anggota Komisi VIII dari Fraksi PPP Achmad Farial yang tidak ikut dalam rombongan, ketika dihubungi mengatakan, keberangkatan sebagian anggota DPR ke Hongkong dan Korsel merupakan kesepakatan Komisi VIII untuk mengecek apakah tanker itu layak dijual atau tidak. Apalagi Goldman Sachs bersedia memberikan pemaparan mengenai untung rugi dari penjualan tanker di Hongkong.

Dia mengakui keberangkatan anggota DPR ke Hongkong dan Korsel merupakan inisiatif anggota DPR. Biaya yang dikeluarkan sepenuhnya ditanggung Komisi VIII DPR.

Menyinggung keikusertaan istri dari sebagian anggota DPR, Farial mengatakan tak ada masalah jika memang yang bersangkutan membayar sendiri biaya yang dikeluarkan. Dia juga menambahkan, sebagian anggota DPR memang harus didampingi oleh istrinya.

Munculnya kesan bahwa kepergian tersebut diam-diam karena tidak diketahui sebagian anggota Komisi VIII, Farial mengatakan, hal itu bisa saja terjadi karena yang berangkat memang hanya Sub-Komisi bidang Minyak dan Gas.

Sudah keputusan

Menyinggung rencana penjualan tanker raksasa milik Pertamina, Hanung menjelaskan bahwa hal itu sudah menjadi keputusan strategis yang diambil Direksi Pertamina karena perkapalan bukan bisnis inti Pertamina. Selain itu, terkait dengan kondisi keuangan yang sulit yang sedang dihadapi Pertamina pada saat ini.

Hanung menambahkan, sebagai perusahaan persero, Pertamina harus berorientasi pada perolehan laba. Oleh karena itu, dana yang diperoleh Pertamina melalui divestasi tanker raksasa tersebut akan digunakan untuk meningkatkan dan mengembangkan bisnis inti pada bidang minyak dan gas. Sebagian dana untuk memperkuat armada tanker domestik.

Proses divestasi, kata Hanung, dilakukan secara transparan sebagai implementasi dari Good Corporate Governance. Penjualan VLCC ini dilakukan secara cash on delivery (tunai saat penyerahan) dan sistem jual putus. Harga jual yang disepakati juga harus berada di atas harga pasar yang berlaku.

Cukup di Indonesia

Secara terpisah, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan, sebenarnya untuk memutuskan masalah penjualan tanker raksasa milik Pertamina, DPR cukup melakukan penelitian di Indonesia. Itu karena keputusan direksi Pertamina merupakan keputusan bisnis yang dapat diputuskan melalui penilaian, apakah lebih baik mempertahankan tanker yang dibangun di Korsel atau menjual ke pihak lain.

Jika alasan untuk mengecek Goldman Sachs, sebenarnya untuk apa, karena yang dipermasalahkan adanya tudingan bahwa penunjukan konsultan itu tidak benar, jadi bukan menguji kemampuan perusahaan tersebut. DPR juga tidak terlalu perlu untuk melihat langsung atau mendengar pemaparan dari Hyundai, ujar Erry.

Dia juga mengatakan, keberangkatan anggota Komisi VIII secara tidak langsung akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil sehubungan masalah penjualan tanker raksasa milik Pertamina. Tetapi bagi KPK, keputusan DPR tidak mempengaruhi audit yang sedang dilakukan KPK terhadap permasalahan penjualan tanker itu. KPK melakukan audit berdasarkan pengaduan Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia yang menduga adanya penyelewengan dalam proses penjualan tanker tersebut.

Erry memaklumi jika keberangkatan tersebut atas permintaan anggota DPR, direksi Pertamina dalam posisi sulit untuk menolak. Padahal, kata Erry, kalau punya alasan yang rasional, direksi Pertamina tetap saja bisa menolak keinginan anggota DPR tersebut.

Menyinggung keikutsertaan beberapa istri anggota DPR, Erry mengatakan hal itu melanggar etika. (BOY)

Sumber: Kompas, 13 Juni 2004