Keinginan Ketua DPR RI Setya Novanto yang mau menjadikan DPR sebagai 'DPR modern' dinilai cenderung menipu. Karena DPR menjadikan alasan tersebut untuk merancang 'proyek' yang tidak sesuai amanat rakyat.

Hal tersebut disampaikan peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat konferensi pers Koalisi Kawal Anggaran tolak Dana Aspirasi, di Kantor ICW, Selasa (16/6/2015)

Menurut dia, ada kecenderungan pimpinan DPR sejak awal dilantik hanya untuk menampilkan bakat yang 'khas'. Setya Novanto misalnya, terlihat hanya sibuk dengan rencana pembangunan dan proyek mercusuar, seperti pembangunan gedung baru sampai pada permintaan dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota DPR.

"Ini pimpinan DPR telah menyimpang dan melenceng dalam hal kuasa serta pengambilan keputusan. Bukan hanya ketua DPR tapi juga ada kompromi antara empat pimpinan DPR lainya," ujarnya.

Selama menjabat, lanjut Lucius, DPR belum menghasilkan kinerja yang bermanfaat untuk rakyat. DPR bukanya mengasilkan hasil kerja untuk rakyat, sebaliknya malah menghasilkan isu-isu yang berbau bisnis.

"Watak bisnis para pimpinan DPR terlihat dari ucapannya yang menginginkan DPR dipenuhi dengan sarana dan prasarana mewah.  Itu maksud konten DPR yang dijelaskan para pimpinan tersebut," tegasnya.

Terkait dengan permintaan dana aspirasi Rp 20 miliar, Peneliti Indonesia Budget Center (UBC) Roy Salam mengatakan,  dana aspirasi yang diminta tidaklah kompetensinya. Seharusnya bukan meminta anggaran baru, DPR seharusnya memastikan usulan eksekutif terkait dengan sistem perencanaan pembangunan yang telah dirancang oleh Presiden untuk lima tahun ke depan.

"DPR seharusnya memastikan usulan yang diajukan Presiden apakah sesuai dengan visi misi awalnya saat terpilih atau tidak," jelasnya. (Ayu-Abid)