Independensi KPK Prioritas Utama
Pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta memprioritaskan pemulihan independensi lembaga tersebut.
Mereka juga harus solid menangkal upaya kooptasi dan intervensi. “Agenda kerja yang satu ini amat berat. Saya yakin akan ada upaya memperlemah posisi kepemimpinan KPK dengan cara mencari-cari dan mengungkit kesalahan yang mungkin pernah dilakukan,” kata anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo, Minggu (4/12).
Menurutnya, pimpinan terpilih juga harus waspada dan mematuhi etika. Tak menutup kemungkinan muncul perangkap rekayasa yang bertujuan memperlemah posisi masing-masing figur.
Bambang Soesatyo meminta Abraham Samad dkk belajar dari pengalaman buruk yang pernah menimpa beberapa pimpinan terdahulu. Politikus Partai Golkar itu menyatakan, pada satu sisi formasi baru berhasil menumbuhkan harapan baru. Namun, di sisi lain menimbulkan kegelisahan bagi mereka yang merasa korup.
Dia menambahkan, beban pimpinan baru bertambah berat karena publik menunggu realisasi janji proses hukum sejumlah kasus besar. “Terlebih lagi ada kesan kasus-kasus itu menghadapi kebuntuan. Di antaranya skandal Bank Century dan kasus cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004,” terang Bambang Soesatyo.
Pekerjaan berat lain yang sudah menanti adalah menyikapi opini masyarakat mengenai kejanggalan dakwaan terhadap M Nazaruddin dalam kasus suap Wisma Atlet SEA Games. Kejanggalan terjadi karena dugaan keterlibatan beberapa nama tidak disinggung dalam dakwaan terhadap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut.
Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo menegaskan, pimpinan baru harus memahami bahwa KPK dibentuk melalui keputusan politik partai yang berada di DPR. Mereka diharapkan tidak anti-parpol setelah terpilih.
“Jika demikian, sama artinya anti demokrasi. Saya berharap semoga pimpinan yang baru terpilih mampu menegakkan hukum yang berkeadilan. tidak tebang pilih,” papar Tjahjo.
Ekonom
Sementara itu, Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi menyayangkan tiadanya pimpinan baru yang berlatar belakang ekonom atau ahli finansial. Padahal, tantangan komisi antikorupsi selanjutnya adalah membongkar kasus-kasus besar yang tidak hanya memerlukan pemahaman hukum, melainkan juga ekonomi.
Menurut Uchok, KPK masih memiliki pekerjaan rumah untuk menuntaskan skandal Bank Century. ‘’Kasus Bank Century membutuhkan pemahaman perbankan yang memadai,’’ terang Uchok seusai diskusi di Cikini.
Tantangan lainnya adalah harus membongkar kasus-kasus di sektor perpajakan. Pasalnya, mafia perpajakan menimbulkan kerugian negara yang besar.
Sebelumnya, salah satu anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Saldi Isra, menyayangkan ketiadaan ekonom atau ahli keuangan. “Tentunya pertama kami beri apresiasi dulu empat pimpinan baru KPK. Sayangnya dari empat nama itu tak ada yang berlatar belakang keuangan,” sesal Saldi.
Abraham merupakan advokat dan aktivis antikorupsi. Demikian pula Bambang Widjojanto. Adapun Adnan Pandu Praja berlatar belakang komisioner Komisi Kepolisian Nasional, sedangkan Zulkarnaen seorang jaksa. (H28,J22,J13-65)
Sumber: Suara Merdeka, 5 Desember 2011