Indonesia Corruption Watch (ICW) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis, (26/3) untuk menyerahkan dua kardus yang berisikan dokumen dugaan kasus korupsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014.

Dugaan kasus korupsi yang dilaporkan ditaksir mencapai Rp 277,9 miliar terdiri dari pengadaan uninterruptible power supply (UPS) sebesar Rp 186,4 miliar, printer dan scanner Rp 89,4 miliar, dan pengadaan 6 judul buku sebesar Rp 2,1 miliar untuk SMA/SMK.

Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas mengatakan, Dokumen-dokumen antara lain tersebut berisikan dokumen kontrak, proses lelang, penunjuk pemenang lelang dan pemilihan pemenang lelang.

Investigasi ini diawali pada kisruh APBD 2015 DKI yang berujung dilakukanya penelitian penganggaran APBD DKI 2012 hingga 2014.

"Ini adalah laporan awal kami terkait dugaan penyimpangan pengelolaan APBD DKI. Selanjutnya akan ada laporan berikutnyayang akan terus di perbarui,"tegas Firdaus.

Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri menduga telah terjadi kongkalikong antara pejabat pembuat komitmen (PPK), distributor, peserta, dan pemenang lelang. Kerjasama ini terjadi pada penetapan harga perkiraan sendiri (HPS), harga penawaran harga dan penetapan pemenang. Sehingga terjadi mark-up yang sangat tinggi yang menguntungkan distributor serta pemenang lelang.

"Bagi kami janggal kalau panitia lelang menggunakan HPS dari distributor penyokong peserta tender," ujar Febri.

Dia menegaskan, dalam penetapan HPS, panitia lelang menggunakan mendapatkan harga UPS menggunakan dari 3 distributor yaitu PT Istanan Multimedia dengan merek Philotea, PT Duta Cipta Artha dengan merek Kehua, dan PT Offstrindo Adhipirma dengan merek AEC/ALP. surat dukungan bagi perusahaan tender lainya. Keadaan semakin diperburuk bila melihat rekam jejak penyedia barang yang tidak mempuni dalam pengadaan barang.

"Tetapi PPK dan panitia lelang justru meloloskan mereka sebagai pemenang lelang," tegasnya.