Memperkuat jaringan masyarakat sipil dalam gerakan pemberantasan korupsi menjadi pilar utama dalam meraih kekuatan. Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali mengupayakan mempersatukan jaringan gerakan masyarakat sipil antikorupsi di daerah yang menjadi simpul kekuatan melawan korupsi. Konsolidasi tersebut diwujudkan dalam bentuk pertemuan yang dilaksanakan pada 7-9 Juli 2015 di Hotel Harris, Tebet, Jakarta Selatan.

Pertemuan jaringan gerakan antikorupsi tersebut dihadiri oleh YSNM Manado, perkumpulan IDEA Yogyakarta, Somasi NTB, KP2KKN Jateng, Bengkel Appek Kupang, GGW Garut, Mata Banten, Puspaham Sultra, Integritas Sumbar, Fitra Riau, MCW Malang, KRPK Blitar, Gemawan Pontianak, FIK OrnopSulsel, Yasmib Sulsel, Sahdar Medan, TAF dan ICW sendiri.

Koordinator Divisi Jaringan ICW Abdullah Dahlan mengatakan, mengumpulkan simpul-simpul daerah gerakan antikorupsi menjadi sangat penting dalam merajut kembali konsolidasi jaringan antikorupsi. Lebih dari itu, forum tersebut juga menjadi kegiatan refleksi, evaluasi, serta merumuskan agenda bersama dalam mensinergikan kekuatan gerakan antikorupsi  di masa depan.

“Ini bagian dari penguatan jaringan antikorupsi yang selama ini belum cukup kuat. Maka pertemuan ini diharapkan Menjadi revitalisasi jaringan gerakan antikorupsi,” kata Abdullah saat ditemui antikorupsi, Kamis (9/7/2015), di Jakarta.

Dalam forum yang dihadiri 18 lembaga swadaya masyarakat (lsm) ini bukan hanya menjadi refleksi bersama. Namun juga memperbaiki pendekatan pola antikorupsi yang dilakukan masing-masing daerah selama ini, seperti pengawalan advokasi kasus korupsi, kebijakan, dan penguatan pengorganisasian.

“Kita saling sharing pencapaian apa saja yang dilakukan masing-masing lembaga, serta mengevaluasi pola gerakan selama ini. Kedepannya jaringan antikorupsi harus saling melengkapi serta memiliki rumusan agenda bersama dalam gerakan antikorupsi,” katanya.

Sementara itu Direktur Institute of Development and Economic Analysis (IDEA) Yogyakarta Wasingatu Zakiyah mengungkapkan kegiatan konsolidasi ini menjadi kesempatan jaringan antikorupsi untuk merumuskan strategi, baik di pusat maupun di daerah yang seharusnya rutin dilakukan. Sebelumnya forum forum jaringan gerakan antikorupsi sempat vakum cukup lama. Hal ini disebabkan banyaknya masyarakat sipil yang terfragmentasi pada pola gerakan yang beraneka ragam.

“Ada yang masuk ke partai politik, ada yang setia dengan gerakan rakyatnya, ada yang mencoba gerakan baru dengan memperkuat gerakan masyarakat baik lsm dan ormas keagamaan mencoba memunculkan kreativitas untuk mengekspresikan diri asing-masing,” tandasnya.

Saat ini gerakan masyarakat sipil di daerah memiliki keragaman namun metode yang dilakukan memiliki persamaan. Sehingga penting kedepanya antar jaringan gerakan pemberantasan korupsi di daerah dengan yang di pusat semisal ICW bisa merumuskan metode secara bersama-sama. Menurutnya, goal yang harus dicapai pada forum ini ialah bagaimana memproduksi pengetahuan antikourpsi dan melakukan gerakan kelompok grassroot, sehingga isu antikorupsi bukan hanya menjadi populis melainkan juga menjadi mendarah daging di seluruh lapisan masyarakat.

“Isu antikorupsi bukan lagi menjadi isu elit, melainkan isu yang menyentuh sampai ketingat paling bawah. Itulah benang merahnya,” tegasnya.