Tahun 2006 pemerintah dalam hal ini depdiknas menggulirkan program pengiriman puluhan guru tidak tetap untuk mengajar anak-anak TKI yang bekerja di perkebunan kelapa sawit di Sabah-Malaysia. Besar anggarannya lebih dari Rp 10 milyar setiap tahun. Program ini ternyata kemudian bermasalah. Selain persiapan, sarana penunjang belajar mengajar di perkebunan tempat anak-anak TKI masih sangat minim. Depdiknas hanya mengandalkan bantuan-terutama tempat (ruang belajar) dari LSM di Malaysia. Akibatnya, aktivitas belajar anak-anak TKI pun seadanya. Pengelolaan anggaran untuk guru-guru tidak tetap anak TKI di Sabah-Malaysia pun juga tidak transparan.

Sebagai contoh gaji dan biaya transportasi. Alokasi dalam DIPA Ditjen PMPTK ternyata berbeda dengan yang diterima oleh guru-guru tidak tetap. Berikut klarifikasi dari alumni guru tidak tetap yang ditujukan untuk menangani pendidikan anak TKI di Sabah Malaysia serta permintaan transparansi dan  penjelasan kepada penyelenggara dalam hal ini Dirjen PMPTK mengenai beberapa hal yang berkaitan pendanaan yang tidak sesuai dengan petunjuk operasional kegiatan dimaksud.

Unduh file lengkapnya di sini ...