Kader yang terlibat kasus dipastikan tidak masuk daftar calon legislator.

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan beberapa kader Partai Golkar berpotensi membuat pemilih meninggalkan partai tersebut pada Pemilu 2009. Menurut Direktur Eksekutif Cetro Hadar Navis Gumay, adanya kasus dugaan korupsi yang melibatkan anggota partai berlambang beringin itu akan mempengaruhi psikologi pemilih. "Pemilih pada Pemilu 2009 lebih rasional dalam menentukan pilihan politik," ujarnya saat dihubungi Tempo kemarin. "Reputasi partai bermasalah bakal menjadi faktor penentu."

Kasus dugaan korupsi dalam aliran dana Bank Indonesia ke beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004 kini menjadi pemberitaan yang gencar. Dalam kesaksian anggota DPR, Hamka Yandhu, di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi pada Senin lalu, disebutkan hampir 52 anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR periode 1999-2004 "kecipratan" dana BI. Dalam keterangan di depan majelis hakim, kader Partai Golkar itu menyebut nama Paskah Suzetta, Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional--juga Wakil Bendahara Partai Golkar--menerima dana BI sebesar Rp 1 miliar. Hamka sendiri sudah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan kasus yang sama.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, mengatakan penegakan hukum yang dilakukan KPK akan menjadi acuan pemilih untuk menentukan calon legislator pada Pemilu 2009. Sehingga partai yang anggotanya terlibat kasus dugaan korupsi berpeluang besar ditinggalkan pemilih. "Pemberantasan korupsi itu membangun nilai masyarakat bahwa korupsi itu salah, sehingga masyarakat menolak calon legislator maupun partai yang terlibat korupsi," ujarnya saat dihubungi.

Arbi berpendapat, Pemilu 2009 merupakan masa kemerosotan bagi partai besar untuk memperoleh suara. Alasannya, sejumlah kader partai besar yang duduk di parlemen saat ini diduga terlibat kasus korupsi. Selain itu, dinilai gagal memperjuangkan kepentingan rakyat. Akibatnya, pemilih terpaksa rasional dalam menentukan pilihan, bahkan terpaksa tidak memilih karena tidak ada calon yang menjanjikan dan menguntungkan rakyat.

Adapun Partai Golkar memberi kesempatan bagi kadernya yang diduga terlibat kasus korupsi untuk mengklarifikasi. Kesempatan itu dibatasi hingga Golkar menetapkan daftar calon legislator pada awal Agustus. "Sebelum ada klarifikasi, kader yang dicalonkan tidak bisa dikatakan pasti tersangkut kasus korupsi," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Rully Chairul Azwar saat dihubungi.

Rully mengakui, dugaan kader Golkar terlibat kasus pasti berpengaruh terhadap citra partai. Karena itu, Golkar tidak akan memasukkan kadernya yang sudah pasti terlibat kasus hukum sebagai calon legislator Pemilu 2009. Golkar, kata dia, ingin calon legislator mendatang teruji moralitas dan integritasnya. Selain itu, kader yang ditetapkan sebagai calon legislator harus diterima masyarakat. KURNIASIH BUDI

Sumber: Koran Tempo, 31 Juli 2008