Jakarta, Antikorupsi.org, 1 September 2016 – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Forum Banten Bersih menyerukan penolakan terhadap praktik politik dinasti di Provinsi Banten. Praktik politik tersebut dinilai membahayakan proses demokrasi.

“Masyarakat Banten harus lepas dari bayang-bayang keluarga korup,” ujar aktivis Forum Banten Bersih, Beno Novit Neang dalam diskusi “Ancaman Kebangkitan Dinasti dan Pilkada Banten 2017”, di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Rabu, 31 Agustus 2016.

Menurutnya, politik dinasti telah terbukti jejak negatifnya, situasi demikian mesti diubah selagi momentum pilkada serentak semakin dekat. “Kita harus ubah, ya darimana? Dari pemimpinnya. Karena political will-nya ada di sana.”

Orientasi politik dinasti di Banten juga dinilai tidak berpihak pada kepentingan publik, melainkan kepentingan privat. “Konsep pembangunan dan kebijakannya tidak berorientasi pada pembenahan,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sejarawan kelahiran Banten, Bonnie Triyana mengatakan, Banten memiliki sejarah panjang penolakan terhadap ketidakadilan. Namun saat ini, kondisinya justru bertolak belakang. “Banten sekarang dikuasai dinasti, dan dinasti bisa menutup demokrasi,” ucapnya.

Demokrasi menurutnya mesti menyediakan kesempatan setara bagi setiap orang untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara, akan tetapi hal tersebut ditutup oleh politik dinasti. “Kesempatan dan kesetaraan tidak ada.”

Bonnie menambahkan, dalam kondisi politik elektoral saat ini, memenangkan kontestasi pemilu menjadi tujuan utama, sehingga berbagai cara dilakukan. “Dalam jangka waktu ke depan, itu bisa merusak sendi-sendi demokrasi,” ujar dia.

Turut hadir narasumber lain dalam diskusi tersebut yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia, dan Adnan Topan Husodo, Koordinator ICW.

(Egi)