Struktur dan paham masyarakat Indonesia yang masih feodalistik adalah sumber berkembangnya sikap dan perilaku koruptif. Dalam masyarakat yang masih menerapkan feodalisme, warga yang masuk dalam kelompok itu memiliki keistimewaan. Ekspresi keistimewaan itu salah satunya adalah penyalahgunaan wewenang, termasuk korupsi.

Berbicara dalam dialog publik bertemakan ”Transisi Menuju Demokrasi dan Peran Pendidikan Kewargaan” di Kolonse Kanisius, Jakarta, Minggu (9/5), Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama mengingatkan pentingnya masyarakat terus menggugat perilaku feodalistik itu dalam kehidupan demokrasi. Bahkan, masyarakat harus berani menghardik agar korupsi tak terus berjalan. Reformasi juga harus jalan terus.

Dialog publik yang diadakan Asosiasi Alumni Yesuit Indonesia itu menampilkan pembicara Lech Walesa, mantan Presiden Polandia dan peraih Nobel Perdamaian. Selain Jakob Oetama, panelis lainnya adalah Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, Franz Magnis- Suseno dan mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Ma’arif.

Lech Walesa pun membagikan pengalamannya mendorong perubahan di negerinya. Sampai kini reformasi di Polandia pun belum berakhir.

Semakin merajalela
Jakob Oetama mengaku prihatin dengan penyalahgunaan wewenang di negeri ini dalam bentuk korupsi yang semakin merajalela. Hal ini menjadi tantangan bagi masyarakat untuk menghentikannya.

Mengapa korupsi bisa menguat di negeri ini? ”Saya mengutip sejarawan Sartono Kartodirdjo, sumbernya adalah struktur dan paham masyarakat kita yang feodalistik,” jawab Jakob Oetama.

Dia mengakui, bangsa ini kini memang dalam proses transformasi dari otokrasi ke demokrasi. Secara formal, juga berdasarkan perundang-undangan, demokratisasi memang terjadi di negeri ini, bahkan sampai ke daerah. Namun, demokratisasi yang terwujud dalam pemilu kepala daerah secara langsung ternyata belum bisa menghasilkan pemimpin seperti yang diharapkan rakyat.

Untuk bisa membangun bangsa dengan lebih baik ke depan, Jakob Oetama menyerukan perlu ada kontrol dari masyarakat ke pemerintah. (fro/tra)
Sumber: Kompas, 10 Mei 2010