Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Roy Suryo, mengungkapkan alamat surat elektronik (e-mail) milik anggota Dewan sudah ada sejak 11 tahun lalu. "Tapi baru aktif dua hari lalu sejak kejadian kemarin," kata Roy dalam diskusi di Jakarta, Sabtu lalu.

Anggota Dewan dari Fraksi Demokrat ini heran bila anggota Dewan tidak mengetahui alamat resmi surat elektronik mereka. Terlebih lagi mengapa anggota Dewan justru menggunakan alamat e-mail yang tidak berbayar.

Bermula dari pertemuan para aktivis Persatuan Pelajar Indonesia di Australia dengan 16 anggota Komisi VIII DPR saat berkunjung ke Negeri Kanguru. Dalam pertemuan yang diunggah ke situs YouTube itu, aktivis Persatuan Pelajar menanyakan alamat surat elektronik Komisi VIII. Dalam dialog itu, para pelajar meminta e-mail pribadi anggota Dewan. Anggota Dewan awalnya tidak memberikan. Walhasil, salah seorang anggota staf menyebutkan alamat surat elektronik Komisi VIII dengan lengkap, "Komisi8@yahoo.com." Namun hal itu membuat pelajar Indonesia di Australia bingung. Soalnya institusi resmi legislatif setingkat DPR seharusnya tidak memiliki domain surat elektronik yang bukan gratisan, misalnya komisi8@dpr.go.id.

Roy mengatakan domain (dot) com tak sepatutnya digunakan anggota Dewan. Sebab, domain itu, dia menjelaskan, artinya komersial. Sedangkan anggota DPR bukan berlaku komersial. "DPR itu seharusnya memakai domain @dpr.go.id," katanya.

Dia menambahkan, DPR sebenarnya sudah memiliki domain @dpr.go.id yang dapat digunakan sebagai alamat surat elektronik. Di komputer DPR, hal itu memang bisa digunakan. "Tapi, jika dipakai di luar komputer yang terakses dengan jaringan intranet DPR, belum bisa," katanya. Roy sudah pernah meminta kepada Sekretariat Jenderal DPR agar anggota Dewan bisa membuka akses ini dari luar. Lagi pula sistem seperti itu tak membutuhkan biaya besar. "Langganan e-mail juga murah, berkisar Rp 30-150 ribu per bulan," ujarnya. RIRIN AGUSTIA | FEBRIYAN
 
Sumber: Koran Tempo, 9 Mei 2011