Sejumlah anggota DPRD Kalimantan Timur berkeyakinan bahwa pembagian dana sebesar Rp 5,4 miliar bagi 45 anggota DPRD Kaltim untuk biaya cek kesehatan dan biaya operasional sudah sesuai aturan sehingga tidak ada alasan untuk dibatalkan.

Oleh karena itu, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) akan tetap mendapatkan biaya medical check up sebesar Rp 20 juta per orang serta biaya dukungan pelaksanaan tugas lainnya sebesar Rp 100 juta per orang, dipotong pajak 15 persen. Padahal, masa tugas para anggota dewan itu tinggal beberapa pekan lagi.

Wakil Ketua DPRD Kaltim dari Partai Golkar Kasyful Anwar As