Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan, perseteruan antara DPRD DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta menandakan ketidaksiapan DPRD DKI untuk menciptakan  anggaran yang bersih, bebas dari korupsi dan tepat sasaran.

"DPRD DKI terlalu nyaman dengan masa lalu tanpa ada perdebatan," katanya saat ditemui dalam konfrensi pers di ICW, Senin (9/3/2015).

Menurut dia, anggaran siluman hadir ketika pembahasan, bukan pada saat pelaksaan anggaran. Tepatnya pada saat pembahasan plafon prioritas anggaran sementara (KUAPAS). Patut diduga telah terjadi komunikasi politik antara DPRD dan SKPD (Satuan Perangkat Kerja Daerah) yang termuatkan program anggaran beserta kegiatan.

Dalam penyelewengan yang sudah dilakukan bertahun-tahun tersebut, DPRD telah mengetahui pos-pos yang bisa dimainkan. Sedangkan setiap SKPD sudah mengetahui anggaran mana saja yang bisa digandakan.

Roy menambahkan, pola seperti ini biasanya terjadi hampir di setiap daerah. Bedanya proses penyimpangan di DPRD di tempat lain berjalan mulus karena Gubernurnya tidak mau ambil pusing. Ahok berbeda, dia mau pasang badan mengahdapi permasalahan semacam ini. Dia berhadap, respon seperti ini dapat diikuti oleh semua Kepala Daerah. Tujuannya untuk menekan dan memperkecil ruang korupsi di APBD.***