Setelah mengusulkan pemangkasan anggaran dari Rp1,138 triliun menjadi Rp777 miliar,Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga telah memberikan tiga alternatif terkait pelaksanaan tender proyek gedung baru DPR.

Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR Sumirat mengungkapkan,ketiga alternatif ini memakai sistem sayembara. Alternatif pertama adalah desain ulang dilakukan oleh konsultan yang ada sekarang melalui sayembara, tapi bersifat pengayaan desain. Artinya, yang mengadakan sayembara adalah konsultan yang sudah ditetapkan sebelumnya yakni PT Yodya Karya. Kedua, lanjut dia, desain dilakukan melalui sayembara total. Dengan demikian, semua tender perencanaan melalui sayembara dan tidak memperhitungkan konsultan yang ada sebelumnya. Sedangkan alternatif ketiga, penyusunan desain ditempuh melalui sayembara gagasan.

“Jadi, semua pihak boleh mengikuti, baik itu perusahaan, konsultan, perorangan, kelompok, peneliti, maupun lain-lain,” kata Sumirat di Jakarta kemarin.Ada empat poin yang bisa biasanya dilakukan melalui sayembara gagasan ini. Pertama, tata letak bangunan (block plan) terhadap masterplan yang sudah ada. Kedua, organisasi berdasarkan program ruang yang telah dianalisis secara akademis dan akan dijadikan term of references( TOR). Ketiga, sayembara gagasan bentuk bangunan. Keempat, terkait sistem elektrikal. Setelah sayembara ada pemenangnya, DPR menggelar lelang untuk konsultan yang akan membangun gedung.Biasanya, kata Sumirat,pemenang sayembara terutama tenaga ahlinya diikutsertakan dalam tim konsultan itu.

Sementara itu, libur cuti bersama yang ditetapkan pemerintah akhir pekan lalu membuat agenda pembahasan hasil kajian Kementerian PU dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR terkait pembangunan gedung baru molor. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Nining Indra Saleh mengatakan, pertemuan dengan Menteri PU Djoko Kirmanto yang sebelumnya dijadwalkan digelar Senin (16/5) diundur hingga pekan depan. “Pembahasan dengan Kementerian PU ditunda karena libur. Mungkin minggu depan akan dilakukan.Dari sisi teknis pelaksanaan apabila ada perubahan kebijakan kemungkinan akan berpengaruh,” ujarnya.

Dia menyatakan, dalam pembahasan rencana pembangunan gedung baru DPR ini,Kementerian PU harus dilibatkan. Hal ini, kata Nining, lantaran Gedung DPR ini masuk kategori gedung negara. radi saputro
Sumber: Koran Sindo, 18 Mei 2011