Pembahasan Anggaran Polri

Rencana anggaran 2011 untuk Mabes Polri naik 4,06 persen. Bila tahun ini Rp 27,19 triliun, tahun depan meningkat menjadi Rp 28,3 triliun. Namun, pembahasan distribusi uang negara untuk kepolisian itu bakal berjalan panjang.

Komisi III DPR menilai rancangan keuangan yang diajukan Mabes Polri belum sepenuhnya transparan. Hal itu terekam dalam pembahasan rancangan anggaran Polri 2011 antara Kapolri dan komisi III kemarin (2/9).

Sejumlah wakil rakyat mempertanyakan penjelasan Kapolri yang sama sekali tidak menyebutkan pagu anggaran bagi Detasemen Khusus 88 Antiteror. ''Pak Kapolri, kenapa anggaran Densus 88 tidak disebutkan di sini?'' ujar Nudirman Munir, anggota komisi III dari Fraksi Partai Golkar, saat menanggapi laporan Polri.

Menurut dia, selama ini, sumber anggaran untuk Densus 88 selalu dirahasiakan. Diduga, anggaran untuk satuan khusus itu berasal dari luar negeri. Jika itu benar, Nudirman meminta Kapolri untuk menjelaskan secara gamblang posisi anggaran untuk Densus 88.

''Ada bantuan asing atau tidak? Mohon dicantumkan supaya ada transparansi,'' tegasnya. Pencantuman anggaran itu penting dilakukan demi pertanggungjawaban Polri nanti.

Ahmad Yani dari Fraksi PPP menanyakan hal yang sama. Indikasi bahwa Densus 88 selama ini dibiayai pihak asing sangat kuat. Polri harus menangkis hal itu dengan menjelaskan secara transparan pos anggaran bagi satuan antiteror tersebut. ''Itu pasukan khusus Polri. Jangan ada campur tangan asing,'' ujarnya.

Kapolri Bambang Hendarso Danuri yang didampingi Kabareskrim Ito Sumardi dalam pertemuan kemarin belum menjelaskan pertanyaan tentang dana Densus 88 yang dianggap ''miterius'' itu. Dalam paparan terkait anggaran, Bambang mengajukan anggaran untuk 2011 sebesar Rp 28,3 triliun. Pagu yang diajukan itu berdasar surat edaran menteri keuangan tanggal 24 Juni 2010. ''Anggaran itu berdasar pagu sementara dari Menkeu,'' ujar Bambang.

Selain untuk kegiatan rutin, anggaran tersebut akan diprioritaskan untuk pembangunan polres dan polsek di daerah. Juga, terkait dengan program Keroyok Reserse, sebuah rencana Polri untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik pada fungsi reserse.

Di luar pertanyaan anggota komisi III terkait kerahasiaan bujet Densus 88, muncul sejumlah pertanyaan terkait peningkatan pengawasan terhadap patroli air. Pertanyaan itu disampaikan sejumlah anggota dewan yang sempat menjadi korban dalam tragedi di Bunaken, 7 Agustus lalu.

Pertanyaan lain adalah perlunya langkah konkret terkait dengan rehabilitasi fasilitas polres dan polsek di daerah. Kapolri akan menjawab seluruh pertanyaan dan tanggapan komisi III dalam rapat anggaran selanjutnya. (bay/c5)
Sumber: Jawa Pos, 3 September 2010