Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai lambannya pelayanan masyarakat oleh birokrasi disebabkan belantara aturan yang dibuat sendiri oleh birokrat. Rantai birokrasi juga terlalu panjang sekadar mengakomodasi jumlah pegawai yang terlalu banyak.

"Pegawai kita kelewat banyak. Satu Dirjen punya lima direktur, satu direktur punya lima Kasi (kepala seksi). Jadi, satu surat harus naik-turun, lewat banyak meja, baru ada keputusan," ujar Kalla pada malam penganugerahan Birokrasi Award 2008 yang diadakan Institut Reformasi Birokrasi Indo Pos-Jawa Pos Group di Hotel Borobudur, Jakarta, tadi malam (11/9).

Hadir dalam acara itu antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D., Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi, Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, mantan Mendagri Soerjadi Soedirdja, dan Wakil Wali Kota Surabaya Arif Afandi.

Hadir juga Chairman Jawa Pos Dahlan Iskan, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono, dan Presdir TV One Erick Tohir. Puluhan pejabat eselon satu di departemen/kementerian juga berada di kursi undangan.

"Kita hidup di belantara hutan peraturan. Sering saya katakan, sekiranya negara bisa maju dengan aturan, mungkin negara kita paling maju di dunia. Tidak ada masalah di negeri ini yang tidak diatur Kepmen, bahkan SK (surat keputusan) Dirjen," kata Wapres.

Berdasar pengalamannya sebagai pengusaha yang terjun ke pemerintahan, Wapres menilai birokrasi memiliki satu musuh laten, yakni dirinya sendiri. Hambatan internal inilah penyebab birokrat terlambat menyelesaikan masalah, takut mengambil keputusan, serta gemar memperpanjang penerbitan izin.

"Dulu birokrat agak lama karena mengharapkan sesuatu dari yang dilayani. Sekarang lambat karena takut melanggar hukum. Akibatnya, birokrat akan berlindung pada aturan, undang-undang, kepmen (keputusan menteri), atau keppres (keputusan presiden)," katanya.

Kalla mengaku, puncak kemarahannya pada birokrasi terjadi ketika idenya membangun pembangkit listrik 10 ribu MW terhambat aturan. Salah satu bawahannya menyodorkan keppres berusia 40 tahun yang melarang pemerintah menjamin utang badan usaha milik negara (BUMN). "Bayangkan, negara mati lampu karena satu keppres yang mungkin sudah dilupakan pembuatnya," katanya geram.

Pemerintah, kata Wapres, telah berupaya memangkas birokrasi dengan otonomi daerah dan berbagai layanan satu atap untuk mengurus perizinan. Namun, ternyata layanan satu atap itu belakangan tidak efektif. "Karena satu atapnya ada di mana-mana," ujarnya.

Kalla mengaku bangga dan berterima kasih bahwa di tengah kritik kepada pejabat dan anggota DPR, masih banyak birokrat yang patut mendapatkan penghargaan karena kinerjanya. Wapres mengharapkan para pejabat yang menerima penghargaan dari masyarakat meningkatkan kinerja dan pelayanan pada masyarakat.

''Jangan nanti sudah diberi penghargaan masyarakat antrean barang di bea cukai masih panjang,'' katanya, menyindir Dirjen Bea Cukai Anwar Suprijadi yang tadi malam menerima penghargaan sebagai birokrat dengan kompetensi teknis terbaik.

Birokrasi Award 2008 diberikan oleh Institut Reformasi Birokrasi yang didirikan pada 7 Maret 2007. Gagasan pendirian Institut Reformasi Birokrasi (IRB) Indo Pos-Jawa Pos dilontarkan Chairman Jawa Pos Dahlan Iskan dalam tulisan berjudul Agar Birokrasi Tidak seperti Ferrari di Atas Bemo di Bawah.

Dalam tulisan itu, Dahlan menggambarkan kondisi pelayanan birokrasi Indonesia yang masih jauh dari harapan masyarakat. IRB didirikan menyusul sukses The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) yang sudah tujuh tahun ini memberikan penghargaan bagi daerah yang berprestasi dalam otonomi daerah.

Dalam sambutannya kemarin, Dahlan memberikan penilaian terhadap kedewasaan beberapa elemen. Menurut Dahlan, masyarakat saat ini memiliki kedewasaan yang baik. Nilainya 7,5. Pengusaha juga demikian, sudah jarang terjadi markup maupun suap. Nilainya juga 7,5. Media massa, menurut Dahlan, sebenarnya memiliki nilai 9. Tetapi, karena ada media bodrek, kalau dirata-rata, nilainya menjadi 7. ''Nah, yang menjengkelkan masyarakat itu ada dua, yakni partai politik dan birokrasi.''

Dahlan mengatakan, selama ini sering dilakukan usaha perbaikan dengan mengkritik birokrasi melalui berita di koran. Ternyata, kata Dahlan, dengan digebuki setiap hari di koran, prestasi birokrasi malah menurun. Kali ini coba dibalik dengan memberikan pujian bagi birokrat terbaik. ''Ini untuk mendewasakan. Selain setiap hari digebuki, harus ada yang dipuji,'' kata Dahlan. ''Jangan sampai birokrat yang bagus tenggelam dengan citra umum yang buruk,'' sambungnya.

IRB, kata Dahlan, sengaja memilih pejabat di level Dirjen atau deputi untuk dinilai. Sebab, Dirjen atau deputi merupakan pejabat yang secara operasional berkaitan langsung dengan kebijakan bagi masyarakat. Karena itu, Dahlan meminta Dirjen-Dirjen di Indonesia tidak direcoki politik.

Tadi malam Dahlan, disaksikan Wapres Jusuf Kalla, menyerahkan penghargaan kepada delapan Dirjen terbaik di Indonesia. Penerima penghargaan itu sudah dinilai selama setahun oleh IRB yang dipandu steering committee IRB yang terdiri atas Siti Nurbaya (Sekjen dewan perwakilan daerah), Hardijanto (mantan kepala Badan Kepegawaian Negara), Son Diamar (mantan tenaga ahli Men PPN/Bappenas bidang desentralisasi dan otonomi daerah), dan Mohammad Jafar Hafsah (mantan Dirjen Bina Produksi Tanaman Pangan Departemen Pertanian).

Penerima Birokrasi Award dibagi delapan kategori, yaitu statemanship, visionary, integrity, leadership, followership, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial.

Kategori kenegarawanan atau statesmanship diberikan kepada Massnellyarti Hilman, deputi Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup. Kategori visionary atau berpikir ke depan diberikan kepada Basuki Yusuf Iskandar, Dirjen Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika.

Kategori integrity diberikan kepada Herry Soetanto, Dirjen Kerja Sama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan. Kategori leadership diraih Herry Purnomo, Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan. Dan, kategori followership diraih I Nyoman Kandun, Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan.

Tiga kategori yang lain untuk birokrat dengan ciri kompetensi. Yaitu, kategori kompetensi teknis diraih Anwar Supriyadi, Dirjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan. Kemudian, Agoes Widjanarko, Sekjen Departemen Pekerjaan Umum, untuk kategori kompetensi manajerial. Dan, yang terakhir, kategori kompetensi sosial diraih Benny Wachyudi, Dirjen Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian.(tom/noe/el)

Sumber: Jawa Pos, 12 September 2008