Diprediksi Lolos karena Sudah Dibahas di Setgab
Langkah Darmin Nasution menuju kursi gubernur Bank Indonesia (BI) bakal tak terbendung. Sebab, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya mengajukan calon tunggal sehingga Darmin tidak punya pesaing untuk menduduki posisi puncak BI.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Qosasi mengatakan, surat dari Presiden SBY yang mengajukan nama Darmin dikirim ke DPR kemarin (2/6). ''Calonnya memang hanya satu, Pak Darmin,'' ujar Achsanul saat ditemui di Komisi XI DPR kemarin.

Menurut Achsanul, setelah masuk ke pimpinan DPR, surat presiden akan didisposisikan ke Bamus DPR, setelah itu ke komisi XI. ''Nanti di komisi XI akan dilakukan fit and proper test,'' katanya.

Achsanul mengatakan, karena calon tunggal, proses fit and proper test tidak akan memakan waktu terlalu lama. Komisi XI nanti tinggal memutuskan apakah pencalonan Darmin diterima atau ditolak. ''Jadi, mudah-mudahan sebelum masuk reses 18 Juni fit and proper test sudah selesai,'' ucapnya.

Politikus Partai Demokrat asal Madura itu optimistis, pencalonan Darmin akan direspons positif oleh fraksi-fraksi di komisi XI. ''Insya Allah, gampang. Sebab, selama ini dukungan kawan-kawan ke Pak Darmin juga sangat kuat,'' terangnya. Selain dibahas secara internal, kata Achsanul, pencalonan nama Darmin dibahas di sekretariat gabungan (setgab) parpol koalisi.

Darmin yang lahir di Tapanuli, 21 Desember 1948, juga selama ini sangat dikenal oleh pasar. Sebelum menjabat Dewan Gubernur Senior (DGS) BI pada Juli 2009 menggantikan Miranda S. Goeltom, Darmin sudah kenyang pengalaman di lingkungan birokrasi. Doktor ekonomi dari Universitas Paris, Sorbonne, Prancis, itu pernah menjabat Dirjen Lembaga Keuangan (2000-2005), ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan (2005-2006), dan Dirjen Pajak Kemenkeu (2006-2009).

Sementara itu, Fraksi PAN berharap agar pemerintah tidak hanya mengajukan satu nama sebagai calon tunggal gubernur BI. Hal itu dimaksudkan agar DPR memiliki alternatif pilihan dalam menentukan figur tepat untuk menduduki gubernur BI. ''Undang-undang memang menyebutkan boleh satu dan maksimal tiga calon. Jadi ada baiknya pemerintah mengajukan lebih dari satu calon,'' ujar anggota Fraksi PAN M. Ichlas El Qudsy kemarin.

Menurut anggota Komisi XI DPR itu, jika pemerintah hanya mengajukan satu nama, dikhawatirkan terulang peristiwa seperti saat Agus Martowardoyo ditolak oleh DPR pada 2008. Apabila pemerintah mengajukan minimal dua nama calon, DPR dapat menyeleksi secara ketat kedua kandidat gubernur BI tersebut. ''Kalau hanya menyodorkan satu nama dan ternyata komisi XI tidak cocok, kan bisa terulang peristiwa dulu lagi. Lebih baik ajukan dua nama saja,'' ucap politikus yang akrab disapa Michel itu.

Menyoal siapa figur yang tepat untuk menjadi gubernur BI, Michel menilai, jika pemerintah bersedia mengajukan dua nama, bijaknya kedua nama itu berasal dari internal dan eksternal BI. Dia juga optimistis, yang akan dicalonkan pemerintah adalah figur yang tepat dan memenuhi kualifikasi sebagai gubernur BI. ''Siapa pun yang dicalonkan oleh pemerintah, DPR yakin memenuhi persyaratan. Saya berharap, calon itu memiliki komitmen untuk membenahi internal dan prosektor riil,'' ujar polikus asal Sumbar itu.

Sekretaris Fraksi PPP M. Romahurmuziy menyambut baik pencalonan Darmin sebagai gubernur BI. Darmin dianggap memenuhi syarat yang diterapkan fraksinya. Darmin memiliki pengetahuan memadai tentang moneter dan fiskal, latar belakang akademik yang kental, dan sudah beradaptasi di lingkungan BI. ''Itu modal dasar untuk berkomunikasi dengan deputi gubernur dan staf di BI,'' kata Romi, sapaan akrabnya.

Fraksi Partai Golkar tidak mau berkomentar banyak. Ketua FPG Setya Novanto menyatakan, Golkar tidak akan terburu-buru menanggapi surat yang belum sampai di DPR.

Bagaimana tanggapan Darmin? Saat ditemui di sela rapat kerja dengan komisi XI kemarin siang, mantan Dirjen Pajak itu belum mau menanggapi. ''Nanti saja, saya belum dapat suratnya. Saya belum mau berkomentar,'' ujarnya.

Ketika ditanya apakah siap mengikuti proses fit and proper test sebagai calon gubernur BI di komisi XI, Darmin menjawab santai. ''Saya sih dari dulu siap-siap saja,'' katanya, lantas tertawa.

Sebelum menjabat Dewan Gubernur Senior (DGS) BI pada Juli 2009 menggantikan Miranda S. Goeltom, Darmin pernah menjabat Dirjen Lembaga Keuangan (2000-2005), ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan (2005-2006), dan Dirjen Pajak Kemenkeu (2006-2009). (owi/bay/c4/agm)
Sumber: Jawa Pos, 3 Juni 2010