Pelantikan Jenderal Badrodin Haiti Sebagai Kapolri dapat menjadi momentum penghentian praktek kasus-kasus kriminalisasi. Hal ini diutarakan oleh Tim Advokasi Anti Kriminalisasi (Taktis) yang mengharapkan dengan adanya Kapolri baru, bisa menciptakan semangat reformasi didalam tubuh kepolisian dan kembali mengembalikan kepercayaan publik.
Dalam siaran pers yang diterima antikorupsi.org, Taktis menyampaikan Kapolri Badrodin Haiti harus segera mengambil langkah konkret guna menghentikan praktek kriminalisasi terhadap pimpinan KPK dan kasus kriminalisasi lainnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembalikan dan memulihkan komunikasi serta kerja sama dengan KPK dalam gerakan pemberantasan korupsi.
Dalam konferensi pers yang dilaksanakan pada Minggu (19/4/2015) kemarin, anggota tim advokasi dan pegiat antikorupsi lainnya seperti mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengenakan replika borgol berwarna hitam yang dikalungkan dileher sebagai simbol dorongan penghentian kriminalisasi.
"Kami patahkan borgol ini bersama-sama sebagai dukungan hentikan kriminalisasi," ujar Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Febi Yonesta.
Menurut dia, sejak penangkapan Bambang Widjojanto oleh pihak kepolisian, upaya mengkriminalisasikan para pendukung anti korupsi semakin merajalela.
"Kasus kriminalisasi sudah mencapai 13 kasus dengan jumlah yang dikriminalisasikan sebanyak 42 orang dalam waktu dua bulan," kata Febi.
Dia mencontohkan, beberapa kasus kriminalisasi terjadi terhadap para mantan pimpinan KPK saat masih menjabat. Selain itu kriminalisasi terjadi kepada para pegawai hingga penyidik KPK. Termasuk mantan Hakim Agung, Prof. Komariah Emong yang menyebut Sarpin bodoh. Hingga Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Denny Indrayana yang dikriminalisasi dalam kasus dugaan korupsi Payment Gateway.

Wakil Ketua KPK non-aktif, Bambang Widjojanto berharap dengan dilantiknya Kapolri baru, permasalahan kriminalisasi dan ketimpangan hukum dapat diselesaikan. Menurutnya, apapun bentuk tindakan kriminalisasi harus segera dihentikan.
Upaya penghentian kriminalisasi juga terus dilakukan oleh gerakan masyarakat sipil antikorupsi. Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari gabungan lembaga swadaya masyarakat mengadakan Konferensi pers bertemakan ‘Tolak Pencalonan Budi Gunawan Sebagai Wakapolri dan Kepala Badan Intelejen Nasional (BIN)’ akan dilaksanakan pada Selasa (21/4/2015) di Kantor Kontras. Jabatan Wakapolri dan Kepala BIN merupakan jabatan startegis, karenanya jabatan tersebut harus dipimpin oleh orang yang tepat, khususnya dalam gerakan pemberantasan korupsi. Jika tidak maka tindakan kriminalisasi malah akan semakin ‘menjadi-jadi’.