Para kandidat presiden tidak ada yang peduli dengan isu mafia peradilan. Padahal, mafia peradilan sudah menghancurkan harapan para pencari keadilan, dan harapan rakyat bangsa ini, untuk hidup di negeri yang bisa memberikan perlindungan hukum.

”Tampaknya, para capres sampai sekarang belum melihat isu hukum, terutama maraknya mafia peradilan ini dalam perdebatan untuk memperbaiki bangsa ini,” ujar praktisi hukum Frans H Winata dalam diskusi ”Jejak Langkah Mafia Peradilan di Mahkamah Agung” yang diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Indonesia Jakarta, Rabu (3/6).

Frans mengkhawatirkan, saat ini sudah terjadi serangan balik para koruptor, yang bisa subur karena mafia peradilan tidak ditangani. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tipikor pun bisa disentuh mafia peradilan.

Frans meyakini, pemberantasan mafia peradilan ini memang pekerjaan besar yang membutuhkan pelibatan banyak pihak. Terutama sekali, pembenahan budaya hukum para penegak hukum sendiri.

”Berapa pun besar desakan dan tekanan kalangan di luar kalau kalangan peradilan tidak mau mengubah budaya hukumnya, ya bangsa ini juga sulit berharap,” ujarnya.

Emerson Yuntho dari Indonesia Corruption Watch juga menilai bahwa capres yang ada saat ini tidak bisa diharapkan untuk memberantas mafia peradilan.

”Paling tidak, sampai saat ini belum pernah didengar apa pandangan mereka terhadap usaha penegakan hukum dan pemberantasan mafia peradilan,” ujarnya.

Selain itu, menurut Emerson, kandidat presiden incumbent tidak pernah mengevaluasi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Bahkan, yang selalu diungkapkan adalah keberhasilan KPK.

”Padahal, penegakan hukum dan perbaikan lembaga peradilan itu harusnya dilihat di Kejaksaan Agung, kepolisian, hingga Mahkamah Agung,” katanya. (MAM)

Sumber: Kompas, 4 Juni 2009