RINGKASAN BERITA

Senin, 6 Juli 2015 ada empat peristiwa penting yang dicatat.

Pertama, Pansel KPK telah mengumumkan 194 nama yang lolos syarat administrasi calon pimpinan KPK dari 611 pendaftar. Selanjutnya panitia meminta tanggapan masyarakat terhadap nama-nama yang lolos seleksi administrasi terkait rekam jejak yang akan jadi bahan pertimbangan panitia. Tanggapan dibuka selama 1 bulan, dari 4 Juli-3 Agustus di situs www.setneg.go.id.

Kedua, DPR tetap bersikeras menyerahkan usulan dana aspirasi, meski Presiden telah menolaknya. Bahkan, DPR menjadwalkan akan membahas usulan tersebut di bulan Agustus dengan pemerintah dan Badan Anggaran DPR.

Ketiga, mantan Wali kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, tidak menghadiri pemeriksaan yang diajdwalkan KPK. Pihaknya meminta KPK melakukan pemeriksaan setelah sidan praperadilan selesai dilaksanakan.

Keempat, tersangka kasus korupsi APBD, Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat Asep Sukarno, dijemput paksa oleh tim Kejaksaan Negeri Cirebon karena telah mangkir dari pemeriksaan untuk ketiga kalinya.

Selasa, 7 Juli 2015 ada tiga peristiwa penting yang dicatat.

Pertama, jaksa agung tolak Yudi Kristiana mencalonkan diri sebagai pemimpin KPK. Jaksa agung menilai Yudi masih junior dan tidak meminta ijin sebelum mendaftarkan diri.

Kedua, KPK kembali menadwalkan pemeriksaan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA). Dia akan diperiksa sebagai tersangka dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag).

Ketiga, pemerintahan daerah memperbolehkan mobil sitaan dari koruptor digunakan untuk sarana transportasi SKPD.

Rabu, 8 Juli 2015 ada tiga peristiwa penting yang dicatat.

Pertama, calon pimpinan KPK dari kepolisian dan kejaksaan diragukan semangat memberantas korupsinya. Hal ini karena lembaga tersebut pernah bersitegang dengan KPK.

Kedua, DPR akhirnya menyerah dan tidak lagi mengusulkan dana aspirasi. Hal ini karena Presiden Jokowi telah dengan transparan dan tegas menolak pengajuan dana aspirasi DPR.

Ketiga, Dewan Pers sedang mengupayakan kasus dugaan pencemaran nama baik Romli Atmasasmita bisa diselesaikan dalam ranah etik pers. Hal ini karena kasus itu didasari pemberitaan tiga media cetak, yakni Tempo, Kompas, dan The Jakarta Post.

Kamis, 9 Juli 2015 ada empat peristiwa penting yang dicatat.

Pertama, Mahkamah Konstitusi melegalkan dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah. Yang dimaksud dengan dinasti politik adalah sang calon berhubungan darah, hingga ipar dan menantu, dengan pemimpin daerah, misalnya bupati atau gubernur.

Kedua, 190 peserta calon pimpinan KPK mengikuti tes pengetahuan umum struktur lembaga dan dasar aturan KPK. Sebagian besar peserta tidak menduga tes akan berisi pertanyaan pemahaman dan pendapat tentang pemberantasan korupsi.

Ketiga, wacana Presiden untuk menerbitkan peraturan dan instruksi terkait antikriminalisasi pejabat dinilai pegiat antikorupsi sangat rentan dimanfaatkan pihak tertentu untuk melancarkan tindak pidana korupsi.

Keempat, dua aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho dan Adnan Topan Husodo, tidak menghadiri panggilan penyidik Bareskrim terkait pelaporan yang dilayangkan Prof. Romli Atmasassmita. Alasan penolakan, karena keduanya sedang memproses aduan Romli ke Dewan Pers.

Jumat, 10 Juli 2015 ada lima peristiwa penting yang dicatat.

Pertama, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tiga hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan ketika sedang menerima suap terkait penanganan kasus korupsi dana bantuan sosial Kota Medan, Sumatera Utara. Ketiga hakim tersebut sedang menangani perkara gugatan atas surat panggilan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kepada Kepala Biro Keuangan Pemerintah Sumatera Utara, Fuad Lubis.

Kedua, Hakim PN Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan kedua yang diajukan Mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin. Hakim menyatakan bahwa penyelidik dan penyidik KPK sah dan alat bukti pun memenuhi aturan untuk menetapkan Ilham sebagai tersangka korupsi.

Ketiga, jaksa penuntut umum KPK membeberkan fakta baru bahwa Sutan diduga menerima 10.000 dollar AS atau sekitar Rp 133,2 juta dengan kurs saat ini dalam posisinya sebagai anggota DPR yang mengurusi pembahasan APBN-P Tahun Anggaran 2013 antara Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR.

Keempat, Mahkamah Agung, Hatta Ali, ingin menghapus kewenangan lembaga KY dengan menggunakan amandemen UUD 45. Alasan pernyataan dari MA ini karena MA menilai KY telah membatasi kekuasaan kehakiman.

Kelima, ICW telah mengeluarkan hasil tracking calon pimpinan KPK secara umum yakni 65% calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memiliki rekam jejak yang jelas. Selain itu ICW beserta koalisi masyarakat sipil kawal seleksi capim KPK meminta Pansel mengeluarkan data capim yang lebih lengkap supaya bisa ditelusuri dengan tepat oleh masyarakat.

PERKEMBANGAN PENTING

6 Juli

• Pansel mengumumkan 194 nama yang lolos proses administrasi calon pimpinan KPK.

• DPR tetap melanjutkan pembahasan dana aspirasi.

• Ilham Arief Sirajuddin tidak datang dalam pemeriksaan yang telah dijadwalkan KPK.

7 Juli

• Yudi Kristiana tidak direstui jaksa agung

• Penyidik KPK akan dibekali senjata

• KPK menahan Bupati Empat Lawang dan istrinya

8 Juli

• Calon pimpinan KPK dari kepolisian dan kejaksaan diragukan

• Penyidik KPK diteror

• DPR menyerah terhadap dana aspirasi

• Novel Baswedan menjalani pemeriksaan lagi

• Dewan pers membantu menyelesaikan laporan Romli melalui etik pers

9 Juli

• MK melegalkan dinasti politik dalam pemilihan umum kepala daerah.

• Seleksi calon pimpinan KPK telah melalui tes objektif dan makalah.

• Gudang penyimpanan barang-barang sitaan KPK terbakar.

• Aktivis ICW tidak menghadiri panggilan kedua Bareskrim.

• Gubernur Bengkulu diperiksa Mabes Polri terkait kasus dugaan korupsi pembayaran gaji RSUD Bengkulu

10 Juli

• KPK melakukan OTT terhadap tiga hakim PTUN Medan.

• Permohonan praperadilan kedua Ilham Arief Sirajuddin ditolak PN Jaksel.

• Fakta baru diberikan KPK terhadap kasus Sutan yakni Sutan diduga menerima suap 10.000 dollar AS atau sekitar Rp 133,2 juta.

• MA ingin menghapuskan keberadaan KY

• Ada tiga calon tersangka yang sedang didalami perannya oleh Bareskrim terkait kasus korupsi UPS