POKOK BERITA:

“Pengampunan Pajak Koruptor Bisa Kikis Kepercayaan Global”
http://nasional.tempo.co/read/news/2015/06/29/063679224/pengampunan-pajak-koruptor-bisa-kikis-kepercayaan-global Tempo, Senin, 29 Juni 2015

Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, Yenti Ganarsih, mengatakan pemerintah harus berhati-hati menerapkan tax amnesty/ pengampunan pajak. Menurutnya, pemberlakukan tax amnesty kepada koruptor dan hasil tindak pidana pencucian uang berisiko mencemarkan nama baik negara.

“Kabareskrim Minta Anggaran Penanganan Kasus Korupsi Sama dengan KPK”
http://nasional.kompas.com/read/2015/06/29/11410321/Kabareskrim.Minta.Anggaran.Penanganan.Kasus.Korupsi.Sama.dengan.KPK Kompas, Senin, 29 Juni 2015

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Budi Waseso mengupayakan anggaran penanganan tindak pidana korupsi di jajarannya setara dengan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Korupsi Politisi PDIP, KPK Periksa Empat Saksi”
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/644120-korupsi-politisi-pdip--kpk-periksa-empat-saksi Viva News, Senin, 29 Juni 2015

Tiga karyawan PT Mitra Maju Sukses (MMS) dijadwalkan menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin 29 Juni 2015. Mereka dipanggil terkait kasus dugaan penerimaan hadiah PT Maju Mitra Sukses (MMS) oleh politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Adriansyah.

“Hindari KPK, Ada yang Transaksi saat Umroh”
http://news.okezone.com/read/2015/06/28/337/1172790/hindari-kpk-ada-yang-transaksi-saat-umroh Okezone, Minggu, 28 Juni 2015

Plt Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi mengeluarkan statement bahwa korupsi sudah melanda semua lini termasuk agama. Ada yang transaksi dengan umroh bersama di tanah suci supaya tidak ditangkap KPK. Orang melakukan korupsi padahal meskipun banyak bicara soal keadilan ataupun kesejahteraan di layar kaca.

“Pansel Kesulitan Kontak Pendaftar”
Media Indonesia, Senin, 29 Juni 2015

Pansel KPK kesulitan dalam meminta pendaftar untuk memenuhi persyaratan administrasi. Jika sampai masa pendaftaran usai pada 3 Juli belum mau melengkapi persyaratan, calon bersangkutan otomatis gugur. juru bicara Pansel KPK, Betti Alisjahbana, mengatakan tahap selanjutnya ialah tanggapan masyarakat terhadap nama-nama yang lolos seleksi administrasi. Tahap itu dibuka selama sebulan dari 4 Juli hingga 3 Agustus 2015.

Bulletin Anti-Korupsi: Update 2015-6-29 5.30 p.m. WIB
Informasi pada pukul 17:30 WIB, 29 Juni 2015