Buletin Anti-Korupsi: Update 7-11-2016
POKOK BERITA:
“Irman Gusman Siapkan Perlawanan”
http://koran.tempo.co/konten/
Tempo, Sabtu, 5 November 2016
Tersangka kasus dugaan suap kuota gula impor, Irman Gusman, tengah mempersiapkan sejumlah alibi hukum yang akan disusun menjadi eksepsi atau pembelaan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah tersebut juga berniat melaporkan dugaan pelanggaran etik oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, I Wayan Karya, yang menggugurkan gugatan praperadilannya.
“Negara Berpotensi Rugi Triliunan Rupiah”
http://print.kompas.com/baca/
Kompas, Sabtu, 5 November 2016
Pemerintah mengungkap adanya potensi kerugian negara dalam proyek pengadaan listrik 7.000 megawatt yang dicanangkan tahun 2006. Potensi kerugian negara itu berasal dari 34 proyek pembangunan pembangkit listrik yang sampai saat ini masih bermasalah. Sebanyak 12 proyek di antaranya tidak dapat dilanjutkan, padahal nilai kontraknya mencapai Rp 3,76 triliun.
“BUMD Kerap Dijadikan "Sapi Perahan"”
http://print.kompas.com/baca/
Kompas, Senin, 7 November 2016
Badan usaha milik daerah kerap dipolitisasi oleh oknum kepala daerah ataupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain menjadi tempat titipan dan penempatan pejabat, BUMD juga kerap menjadi "sapi perahan" untuk memfasilitasi perjalanan dinas pejabat ataupun mitra. Akibatnya, akuntabilitas BUMD hanya dilihat dari sisi akuntabilitas politik, bukan profesionalisme kerja pengelola unit usaha.
“DPR Jangan Mencari Celah”
http://print.kompas.com/baca/
Kompas, Senin, 7 November 2016
Dewan Perwakilan Rakyat tidak perlu mencari-cari celah untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dan sebaiknya fokus pada pembahasan legislasi di dalam negeri. Tidak ada korelasi langsung yang terbukti antara kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri dan produktivitas DPR di bidang legislasi.
“Budi Tuding Damayanti Bermain Proyek Lain”
http://print.kompas.com/baca/
Kompas, Jumat, 4 November 2016
Mantan anggota Komisi V DPR, Damayanti Wisnu Putranti, dituding bermain dalam proyek dana aspirasi lain. Jatah proyek milik Damayanti tidak hanya berada di Maluku dan Maluku Utara, tetapi juga ada di Papua dengan nilai Rp 19 miliar.
BAGIKAN
