Buletin Anti-Korupsi: Update 2015-8-3
POKOK BERITA:
“Kabareskrim: Kasus ICW Jalan Terus Sesuai UU”
http://www.beritasatu.com/
Kabareskrim Komjen Budi Waseso memastikan jika kasus yang menjerat dua aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho dan Adnan Topan Husodo bukanlah delik pers dan akan maju terus sesuai UU.
“ICW Temukan Data Mencurigakan dari 48 Calon Pimpinan KPK”
http://www.cnnindonesia.com/
ICW mengungkapkan sudah adanya nama-nama yang menarik perhatian bahkan mencurigakan dari 48 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lolos seleksi tahap dua. Tetapi belum ada rincian data karena ICW pun masih melakukan tracking.
“Kejaksaan Dalami Penyimpangan Dana BOS”
http://koran.tempo.co/konten/
Kejaksaan Agung tak hanya menyidik dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) dan bantuan daerah bawahan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tapi juga mendalami penyimpangan dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada anggaran 2012. Untuk itu, penyidik Kejaksaan akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memperoleh data yang berhubungan dengan kasus ini.
“Pengusutan Kasus atas Perintah Presiden”
http://print.kompas.com/baca/
Kompas, Senin, 3 Agustus 2015
Presiden Joko Widodo mendukung seratus persen proses hukum yang dilakukan kepolisian terkait kasus lamanya masa tunggu bongkar muat di pelabuhan. Presiden juga mengakui, pengusutan kasus tersebut atas permintaannya. Sebab, sudah berkali-kali diperintahkan agar ada perbaikan sistem dan administrasi pelabuhan, tetapi tidak jalan sesuai harapan.
“Langkah KPK Dianggap tidak Patut”
Media Indonesia, Senin, 27 Juli 2015
MANTAN pengacara pimpinan KPK, Ahmad Rifai, menilai ada langkah hukum yang tidak patut terhadap Bupati Morotai, Rusli Sibua. Menurutnya, KPK melimpahkan berkas perkara Rusli Sibua ke pengadilan tipikor sebelum proses praperadilan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
“Diduga Korup, CBA Desak Kemhan Evaluasi Alutsista”
http://nasional.news.viva.co.
Lembaga Swadaya Masyarakat Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Komisi I DPR RI untuk mengevaluasi pengadaan alusista dan pengelolaan keuangan di Kementerian Pertahanan RI. Evaluasi perlu dilakukan karena CBA menduga adanya dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian tersebut.
Informasi pada pukul 17:30 WIB, 3 Agustus 2015
BAGIKAN
