Buletin Anti-Korupsi: Update 2015-10-19
POKOK BERITA:
“Presiden Pastikan Revisi Perkuat KPK”
Media Indonesia, Sabtu, 17 Oktober 2015
Kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk menunda pembahasan revisi UU KPK hingga masa sidang berikutnya tidak hanya disebabkan pemerintah tengah berkonsentrasi pada pemulihan ekonomi. Presiden Joko Widodo mengakui pihaknya tidak menolak revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. Hanya, menurutnya, tujuannya memperkuat dan mempertajam kewenangan komisi antirasywah tersebut.
“Suap Patrice dari Istri Gatot”
http://koran.tempo.co/konten/
Teka-teki bukti suap yang membuat Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella terungkap. Menurut pengacara Rio, hadiah yang disebutkan KPK itu berupa uang sebesar Rp 200 juta dari Evy Susanti, istri Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.
“Nawacita Belum Jadi Kontrak Bersama”
http://print.kompas.com/baca/
Selama satu tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, realisasi program Nawacita dinilai belum sesuai harapan. Hambatan mewujudkan cita-cita itu justru dari dalam pemerintahan yang belum menjadikan Nawacita sebagai kontrak sosial bersama.
"ICW Tagih Keterbukaan Informasi Kejagung"
http://print.kompas.com/baca/
Lembaga swadaya masyarakat yang aktif mendorong pemberantasan korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW), kembali mendatangi Kejaksaan Agung. Mereka kembali mempertanyakan permintaan informasi publik terkait penanganan perkara korupsi yang diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada 30 September. Hal serupa juga dilakukan ICW ke Mabes Polri.
“Alasan Polri Tak Publikasi Kasus Korupsi Yang Ditangani”
http://nasional.news.viva.co.
Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti menjelaskan alasan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri tidak mempublikasikan kasus korupsi yang sedang ditanganinya. Menurut Badrodin, Polri memang sengaja tidak mempublikasikan semua kasus korupsi yang sedang ditanganinya. Hal tersebut untuk menjaga suasana agar kondusif.
Informasi pada pukul 17:30 WIB, 19 Oktober 2015
BAGIKAN
