Buletin Anti-Korupsi: Update 20-10-2016
POKOK BERITA:
“2 Tahun Memimpin, ICW Beri Nilai 6 untuk Jokowi”
https://nasional.tempo.co/
Indonesia Corruption Watch (ICW) memberi nilai enam kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Penilaian itu diberikan dalam hal keseriusan pemberantasan korupsi selama dua tahun memimpin Indonesia. Divisi Hukum dan Monitoring ICW, Aradila Caesar, mengatakan dibanding tahun lalu, ada peningkatan sebesar satu poin.
“Dahlan Kutip Nama Bekas Gubernur”
http://koran.tempo.co/konten/
Tempo, Kamis, 20 Oktober 2016
Mantan Direktur Umum PT Panca Wira Usaha (PWU), Dahlan Iskan, menyeret peran mantan Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo, karena memberikan izin dan persetujuan dalam penjualan 33 aset milik PT PWU, badan usaha milik pemerintah daerah Jawa Timur. Izin tersebut juga diberikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur, Bisri Abdul Jalil.
“Legislator Tak Paham Pelaporan Kekayaan”
http://koran.tempo.co/konten/
Tempo, Kamis, 20 Oktober 2016
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kebumen, Sarwono, tidak mengetahui mekanisme penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Ia menjelaskan, sejak ia dilantik pada 2014, tidak ada instruksi dari pemimpin DPRD untuk menyampaikan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Soekarwo Disebut Arahkan La Nyalla Beli Saham”
http://print.kompas.com/baca/
Gubernur Jawa Timur Soekarwo disebut sebagai orang yang mengarahkan mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur La Nyalla Mattalitti untuk membeli saham Bank Jatim saat penawaran saham perdana kepada publik. Namun, karena tidak ada dana dan uang harus segera disediakan, dana hibah Kadin pun digunakan untuk membeli saham senilai Rp 5,3 miliar.
“Nazaruddin Tuding Gamawan Arahkan Pemenang Lelang KTP-E”
http://mediaindonesia.com/
Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mengaku telah mengungkapkan peran mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi terkait kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan KTP elektronik (KTP-E).
Informasi pada pukul 17.30 WIB
BAGIKAN
