POKOK BERITA:

“Bau Politik Uang Makin Keras Tercium”

http://koran.tempo.co/konten/2016/05/16/399093/Bau-Politik-Uang-Makin-Keras-Tercium

Tempo, Senin, 16 Mei 2016

Politik uang kian keras tercium menjelang pemilihan Ketua Umum Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa partai berlambang beringin tersebut di Bali. Anggota tim sukses calon ketua umum Ade Komarudin, Firman Soebagyo, menuding tim pemenangan calon ketua umum Setya Novanto membagi-bagikan duit sebesar US$ 10 ribu (Rp 133 juta) saat mengumpulkan 200 Dewan Pimpinan Daerah I dan II Golkar di Pecatu Indah Resort, Bali.

“Nurhadi Diduga Sembunyikan Saksi”

http://koran.tempo.co/konten/2016/05/16/399031/Nurhadi-Diduga-Sembunyikan-Saksi

Tempo, Senin, 16 Mei 2016

Hingga saat ini masih ada 29,42% anggota DPR yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), atau sebanyak 165 orang. Padahal, sudah hampir dua tahun para anggota DPR periode 2014-2019 menjabat.

“Ubah Metode Pembayaran Uang Dinas”

http://print.kompas.com/baca/2016/05/16/Ubah-Metode-Pembayaran-Uang-Dinas

Kompas, Minggu, 15 April 2016

Munculnya dugaan penyelewengan dana kunjungan kerja anggota DPR perlu mendapat perhatian serius dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah sebaiknya mengubah metode pembayaran kunjungan kerja kedinasan dari dibayarkan sekaligus untuk semua kebutuhan (lumsum) menjadi penggantian sesuai pengeluaran selain uang dinas harian (reimburse).

“Pihak Luar KPK Diduga Bocorkan BAP”

Media Indonesia, Sabtu, 30 April 2016

DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok marah ketika mengetahui ada data yang diduga berita acara pemeriksaan (BAP) kasus dugaan suap terkait dengan pembahasan Raperda tentang Zonasi dan Rencana Tata Ruang Pesisir Utara Jakarta bocor ke media massa. Apalagi, dalam data itu tertulis nama Ahok sebagai penerima kontribusi tambahan (bukan CSR) dari Agung Podomoro Land (APL).

“ICW: Ketum Golkar Harus Bersih dari Korupsi"

http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/05/14/o754eh383-icw-ketum-golkar-harus-bersih-dari-korupsi - Republika, Sabtu, 14 Mei 2016

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyarankan kader Partai Golkar memilih calon ketua umum yang berekam jejak bersih. Terutama yang bersih dan jauh dari kasus korupsi. Berdasarkan dokumentasi ICW dan KPK, Golkar merupakan salah satu partai yang kadernya banyak terjerat kasus korupsi. Untuk itu, prasyarat caketum Golkar harus clean and clear dari persoalan hukum harus menjadi hal mendasar pembenahan internal partai. Terkait persoalan hukum bisa dilakukan lebih maksimal bukan hanya slogan saja.

Informasi pada pukul 17:30 WIB