Kurikulum 2013 terus menuai protes. Berbagai aksi dilakukan masyarakat mulai dari seniman jalanan hingga para guru dan akademisi. Kurikulum 2013 akan menelan biaya fantastis 2,49 triliun. Anggarannya tak terencana dengan baik, membuatnya rawan jadi lahan korupsi. Selain itu, proses pembuatan Kurikulum 2013 menabrak aturan hukum. Berbagai praktisi pendidikan juga mengecam substansi kurikulum yang dinilai tak tepat.

Seniman jalanan tolak Kurikulum 2013

Para seniman jalanan dari Komunitas Propagraphic, Serrum, Kamar Bincang, Komunitas HAHA HIHI Jurusan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dan Milisi Mural Depok, bersama-sama menolak Kurikulum 2013. Lewat mural (seni jalanan) dan poster, para seniman meneriakkan penolakan mereka di Jakarta (8/4).

“Kami menolak Kurikulum 2013 karena malah membuat murid tidak kreatif. Terutama pengurangan muatan lokal. Dari sisi budaya, kita bisa terancam kehilangan jati diri kedaerahan,” tegas Jaya, seniman dari Propagraphic Serrum.

“Banyak pengurangan pelajaran di SD. Padahal, tahap SD adalah tahap membangun fondasi pemikiran dan konsep dasar yang penting,” lanjut Jaya.

Para seniman menilai, Kurikulum 2013 hanya menghasilkan generasi pedagang dan pekerja, tidak mampu menghasilkan generasi kreatif dan berkarya. Karya para seniman dapat dilihat mulai dari dimulai dari Jl. Kayu Manis Jakarta Timur, Terowongan Cawang dan Lapangan Tembak Senayan.

Koalisi Tolak Kurikulum 2013 Lapor ke KPK

Koalisi Tolak Kurikulum 2013 menyetorkan nama-nama pejabat yang berpotensi akan menyelewengkan anggaran Kurikulum 2013 pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin (8/4) di Jakarta. Ini adalah tindak lanjut komitmen ICW untuk memantau pembahasan dan pengelolaan anggaran Kurikulum 2013 sebesar Rp 2,49 triliun.

Sebelumnya, ICW telah bertemu pimpinan KPK (21/3), membahas potensi penyelewengan dalam pembahasan anggaran Kurikulum 2013 antara Kemdikbud dengan Komisi X DPR. Koalisi sepakat memberikan semua data dan informasi terkait potensi penyelewengan dalam anggaran Kurikulum 2013 di DPR, yang akan ditindaklanjuti KPK.

Febri Hendri dari ICW menegaskan bahwa ada pihak tertentu yang mulai “menanyakan” pengadaan buku Kurikulum 2013. “ICW meminta KPK meningkatkan pemantauan proses pengambilan keputusan anggaran Kurikulum 2013. Ini bukan untuk menakuti-nakuti pihak-pihak terkait Kurikulum 2013. Tapi proses politik tidak boleh terkontaminasi praktek korupsi,” tandasnya.

Long march dan aksi teatrikal “Setan-Setan Kurikulum 2013”

Penolakan Kurikulum 2013 juga dilakukan lewat long march dan aksi teatrikal yang menampilkan “Setan-setan Kurikulum 2013”. Aksi dilakukan Aliansi Revolusi Pendidikan yang terdiri dari berbagai organisasi guru di bawah Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Solidaritas Anak Jalanan untuk Demokrasi (Salud), Sekolah Tanpa Batas, Indonesian Corruption Watch, koalisi pendidikan, mahasiswa UNJ, Uhamka, Atma Jaya, orang tua murid, serta praktisi dan aktivis pendidikan di Jakarta (9/4).

Siti Juliantari, peneliti ICW menyatakan, “Anggaran besar untuk perubahan kurikulum yang terburu-buru dan sekitar 60 juta murid akan terkena dampaknya. Bukan saja rawan korupsi tapi juga pemborosan,” ujarnya.

Long march digelar dari Unika Atma Jaya Jakarta menuju Gedung DPR. Aksi ini adalah bentuk desakan kepada DPR untuk menolak anggaran Kurikulum 2013. Aliansi Revolusi Pendidikan menuntut DPR agar memutuskan untuk menolak sisa anggaran Kurikulum 2013 yang diajukan oleh pemerintah.

Surat dari guru untuk Presiden SBY

Seorang guru mengayuh sepeda ontel dari Balai Kota ke Istana Negara untuk memberi surat pada Presiden SBY, Jumat (12/4).  Slamet Maryanto, guru matematika SMA Negeri 109 Jakarta, menyerahkan surat permohonan agar Presiden membatalkan Kurikulum 2013. Di bagian depan sepeda terdapat tulisan ‘Surat untuk Presiden, Batalkan Kurikulum 2013’.

Aksi kayuh sepeda ini mewakili penolakan terhadap Kurikulum 2013 dan tidak dilibatkannya guru dalam proses penyusunan Kurikulum 2013. Akibatnya, guru hanya kembali menjadi korban kebijakan yang tak memikirkan nasib mereka.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listyarti mengatakan, “Presiden, percayalah. Anda baca deh kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam kurikulum yang dibuat M. Nuh dan jajarannya. Anda akan malu sebagai presiden sudah melahirkan kurikulum yang buruk dengan harga selangit Rp 2,49 triliun,” tegasnya.