Capai 25% dari APBD, Boyolali Tertinggi

Belanja APBD untuk pos bantuan sosial (bansos) cenderung meningkat di daerah-daerah menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada). Tren itu dilakukan oleh para incumbent (pejabat lama yang kembali mencalonkan diri).

Kabupaten Boyolali menjadi daerah dengan alokasi bansos tertinggi pada 2010, yakni mencapai 25 persen. "Kepala daerah incumbent dan ingin maju lagi biasanya melakukan hal ini. Padang, Boyolali, dan Lombok Tengah alokasinya 20 persen lebih. Pada 2010, Boyolali bahkan mencapai 25 persen," kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Reydonnizar Moenek, dalam Lokakarya Pokja Wartawan Kemendagri di Hotel Jayakarta, Bandung, kemarin.

Tahun 2010, Boyolali memang menggelar pilkada. Saat itu, ada empat pasang calon bupati-wakil bupati, yakni Alhisyam-Sugiarto, Seno Samodro-Agus Purmanto, Daryono-Joko Widodo, dan Djaka Srijanta-Purwasi.

Seno Samodro adalah wakil bupati incumbent, sementara Daryono menjabat sebagai sekretaris daerah (Sekda). Menurut Moenek, pengaturan penggunaan belanja hibah dan bansos perlu ditertibkan. Kemendagri menyambut baik kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan perlunya diatur lebih lengkap lagi belanja untuk bansos dan hibah.

"Berdasarkan kajian, kami menengarai pemberian bansos gencar dilakukan saat incumbent ingin maju lagi dalam pilkada. Makanya kami akan kaji lagi beberapa daerah yang bansosnya cenderung naik pada tahun terakhir menjelang berakhirnya jabatan kepala daerah," katanya.

Perjalanan Dinas
Selain dana bansos dan hibah, banyaknya perjalanan dinas yang tidak efisien, bahkan tidak rasional, juga menjadi perhatian. Seperti yang dilakukan oleh beberapa pemda di wilayah timur Indonesia.

"Misalnya Pemda di Papua melakukan studi banding, sebenarnya tujuannya sudah tercapai cukup hanya ke Makassar. Tapi mengapa harus ke Kepulauan Riau? Apa karena Riau dekat Singapura?," kata Musa Tarigan, kasubdit Wilayah III Keuangan Daerah Kemendagri.

Menurut Musa, ada juga studi banding yang relevansinya tidak tepat dengan bidang yang ingin dibenahi. Selain itu, keuangan daerah juga diwarnai penganggaran yang tidak jelas. Yang memprihatinkan, hingga kini belum ada satu daerah pun di Indonesia yang murni menerapkan 20 persen APBD untuk pendidikan. Inilah yang menyebabkan pendidikan di banyak kabupaten/kota tidak maju. (F4-43)

Sumber: Suara Merdeka, 27 Juni 2011