Meski sudah tiga kali disurati, sebanyak 11 mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang periode 2004- 2009 belum mengembalikan 11 laptop yang terdata sebagai barang milik negara. Saat ini, upaya persuasif terus dilakukan dan apabila menemui jalan buntu, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi akan melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian.

Demikian disampaikan Sekretaris DPRD Kota Palembang Syaiful Anwar, Kamis (24/6) di Palembang. Menurut dia, pihaknya sudah melayangkan surat sebanyak tiga kali yang meminta agar mantan wakil rakyat itu segera mengembalikan barang inventaris negara tersebut.

”Tetapi, tiga kali surat ini tidak pernah dibalas alias tidak digubris. Sampai sekarang barang itu belum juga dikembalikan,” katanya

Meski surat tersebut belum dibalas, Syaiful mengatakan, pihaknya tidak akan kapok untuk terus menyurati anggota DPRD yang masa jabatannya sudah habis lebih dari setahun. ”Dalam waktu dekat, kami akan mengirimkan surat keempat,” ungkapnya.

Syaiful juga menegaskan, pihak Sekretariat DPRD masih menghargai para mantan anggota DPRD Kota Palembang periode 2004-2009 tersebut sehingga tetap mengedepankan upaya- upaya persuasif untuk menyelesaikan persoalan belum dikembalikannya 11 laptop tersebut.

Menurut dia, para mantan anggota DPRD itu seharusnya memegang teguh etika peminjaman barang milik negara. Aturan sudah menetapkan bahwa peminjaman barang inventaris negara ini tidak bisa asal-asalan.

Informasi yang disampaikan, sejumlah mantan anggota DPRD belum bisa mengembalikan laptop karena masih dipakai untuk bekerja. Ada sejumlah data penting yang perlu dipindahkan sebelum laptop tersebut dikembalikan.

Upaya hukum
Kendati demikian, Sekretaris DPRD Kota Palembang bakal menempuh upaya hukum apabila pendekatan persuasif ini tidak membuahkan hasil. Yang dimaksud dengan upaya hukum adalah melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Jalur hukum akan ditempuh karena merupakan masukan dari lembaga Badan Pemeriksa Keuangan.

Selain belum mengembalikan laptop tersebut, Syaiful juga menyebutkan, ada beberapa anggota DPRD yang belum mengembalikan dana tunjangan komunikasi intensif. Namun, dia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai besaran nilai dana. Dia juga enggan menyebutkan siapa saja yang belum mengembalikan.

”Catatan administrasinya ada di kantor. Saat ini saya tidak ingat,” katanya.(ONI)
Sumber: Kompas, 25 Juni 2010