DPRD DKI Jakarta dalam rapat paripurna, Rabu (28/12), menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2006 Rp 17,997 triliun, jauh lebih tinggi dari tahun 2005 sebesar Rp 14,01 triliun. Rincian anggaran itu untuk pendapatan Rp 15,09 triliun, sedangkan untuk belanja Rp 17,78 triliun.

Dari selisih antara pendapatan dan belanja ini terjadi defisit Rp 2,69 triliun. Nilai defisit ini kemudian ditutup dengan sisa APBD 2005.

Sisa APBD 2005 secara keseluruhan mencapai Rp 2,907 triliun. Namun, dari sisa ini masih digunakan sebesar Rp 38,6 miliar untuk pembiayaan utang pokok pemerintah, serta Rp 177,5 miliar untuk penyertaan modal pemerintah pada badan-badan usaha tertentu.

Juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional, Ramilan, dalam penyampaian pidato kata akhir penetapan APBD 2006 itu mengatakan, pemerintah masih perlu mengoptimalkan pendapatan dan aset, terutama dari badan-badan usaha milik daerah.

Juru bicara Fraksi Kebangkitan Reformasi, Abdul Wahab Djamhuri, menegaskan, APBD 2006 memprogramkan bebas biaya pendidikan bagi siswa SD dan SMP sehingga dalam pelaksanaannya perlu pengawasan ketat dan pemberian sanksi keras bagi pihak yang menyimpangkan anggaran tersebut.

Juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, M Gunawan, menyatakan, pemerintah agar tidak menunda-nunda proyek pembangunan yang menyangkut kepentingan umum, seperti Banjir Kanal Timur dan perbaikan sarana infrastruktur lainnya.

Rapat paripurna DPRD kemarin dipimpin Wakil Ketua DPRD Maringan Pangaribuan. (NAW)

Sumber: Kompas, 29 Desember 2005