Pelarangan APBD untuk klub-klub di Indonesia sudah sewajarnya diikuti dengan solusi. Menpora dan PSSI pun diminta untuk memberikan solusi itu.

Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi itu menegaskan untuk anggaran tahun 2012, tak boleh lagi ada dana untuk sepakbola pro­fesional.

Namun, mengingat banyak klub sudah terbiasa dengan APBD selama ini, sosialisasi dan membantu klub untuk membiasakan diri dengan hal tersebut juga perlu dilakukan.

"Hanya tinggal butuh waktu enam bulan supaya klub-klub itu bisa berubah. Mau tak mau menpora dan Komite Normalisasi (selaku penggerak harian PSSI untuk saat ini, red) harus memandu semua klub untuk berdiskusi," ujar peneliti ICW (Indonesia Corruption Watch), Apung Widadi, kepada detikSport.

Apung menilai, Menpora dan PSSI harus mampu menuntun klub-klub untuk mencari sponsor. Pedoman dan peraturan bagaimana cara mencari sponsor itu pun harus segera dikeluarkan oleh Menpora dan PSSI.

"Yang bisa dijadikan contoh adalah Persib dengan banyaknya konsorsium. Pedoman (untuk mencari sponsor) itu harus dikeluarkan oleh Menpora dan KN."

"Karena mau tak mau akan banyak penolakan dari klub. Bagaimana agar tidak ada penolakan? Menteri dan KN harus membuat pedoman itu," tukas Apung.

Sebelumnya, ICW juga sudah menegaskan bahwa mereka mengapresiasi keputusan Mendagri yang menyetop penggunaan APBD untuk klub. Namun, mereka meminta supaya peraturan tersebut diperhatikan lebih detil supaya tidak ada klub yang berani mengakali dana dari sumber lain. ( roz / arp -Rossi Finza Noor - detiksport)
Sumber: Detiksport, 27 Mei 2011