Partai Golkar dan PDI-P Mendukung

Peluang untuk membongkar kasus Bank Century yang menyedot uang negara Rp 6,7 triliun semakin besar. Selain menunggu hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan, usulan penggunaan hak angket pun terus bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat.

Fraksi Partai Golkar yang memiliki kursi kedua terbesar di DPR secara tegas menyatakan akan mendukung penggunaan hak angket atau penyelidikan.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin dan anggota Komisi III Bambang Soesatyo menegaskan hal itu kepada pers, Selasa (27/10). ”F-PG akan full dukung angket Century,” kata Bambang.

Hal senada dinyatakan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie di Bali. Menurut dia, kejelasan status kasus itu sangat diperlukan untuk menjaga wibawa pemerintah yang turut didukung Partai Golkar.

”Jangan ada sejarah yang membebani pemerintahan saat ini. Jangan sampai pula ada dugaan pada pemerintah. Kita ingin menjernihkan masalah itu. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah,” kata Aburizal.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memiliki kursi ketiga terbesar juga telah membentuk tim investigasi untuk mendukung penggunaan hak angket Century. Anggota tim terdiri dari Komisi III, VI, dan XI. ”Senin depan mungkin sudah selesai dan Selasa ini sudah bisa digulirkan,” kata Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI F-PDIP.

Anggota DPR 2009-2010 yang banyak didominasi wajah baru, sekitar 70 persen, diyakini Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia akan mendukung hak angket karena tidak memiliki beban politik untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini, baik itu partai koalisi maupun bukan.

Tidak loyal

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat sebagai fraksi terbesar mengharapkan penggunaan hak angket menunggu hasil audit investigasi BPK agar lebih jelas.

”Kita harus menghormati kerja lembaga yang punya otoritas, yaitu BPK,” ujar Ketua F-PD Anas Urbaningrum.

Anggota F-PD, Ruhut Poltak Sitompul, malah menilai langkah sejumlah fraksi mendorong hak angket tanpa menunggu hasil audit BPK sebagai tindakan mencari popularitas belaka. ”Duduk di DPR itu jangan cari popularitas murahan,” ujarnya.

Langkah tersebut juga telah melanggar loyalitas pada koalisi karena tidak fokus mendukung kebijakan pemerintah.

Sementara itu, Ketua F-PPP Hasrul Azwar menegaskan bahwa PPP tidak ingin berkoalisi untuk hal-hal yang bersifat pidana. Karena itu, apabila hasil audit BPK menunjukkan ada unsur pidana dalam kasus Century, F-PPP akan turut mensponsori penggunaan hak angket.

Menurut Hasrul, sejauh ini F-PPP memang melihat ada kejanggalan dalam pengucuran dana ke Bank Century.

Ketua F-Partai Keadilan Sejahtera Mustafa Kamal juga menegaskan bahwa fraksinya bersifat mandiri. Koalisi dibangun atas dasar visi sama, yaitu agenda pemberantasan korupsi.

F-PKS mempersilakan anggota DPR yang hendak mengusulkan hak angket. Namun, F-PKS tetap menunggu hasil audit BPK untuk menghormati institusi BPK. (SUT/NTA/BEN)

Sumber: Kompas, 28 Oktober 2009