Persidangan lanjutan Aulia Pohan cs yang terseret kasus korupsi dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) kemarin (14/4) mengungkap fakta baru. Dari keterangan saksi auditor BPK terungkap bahwa dana kepada para mantan pejabat hukum BI sejumlah Rp 68,5 miliar juga mengalir ke aparat penegak hukum.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor kemarin, jaksa penuntut umum menghadirkan Ketua Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap dana YPPI, I Nyoman Wara. Dia diminta bersaksi seputar hasil audit terhadap dana tersebut.

Menurut Nyoman, audit terhadap YPPI dilakukan pada 2005. Itu berawal dari pemeriksaan laporan keuangan BI pada 2004. Saat itu, pihaknya mendapatkan sampel penggunaan aset YPPI oleh BI. "Kalau yayasan itu punya BI, kami perlu laporan keuangan yayasan untuk bisa diungkap dalam laporan BI," katanya.

Selanjutnya, dalam audit tersebut, dia mewawancarai sejumlah pejabat BI. "Kami sempat mewawancarai Rusli Simanjuntak. Dia bilang bahwa dewan gubernur hanya mengambil kebijakan," ujar Nyoman. Rusli dan Oey Hoey Tiong adalah pelaksana di lapangan. Rusli memberikan aliran dana kepada DPR, sementara Oey kepada para mantan pejabat BI.

Nyoman menjelaskan manfaat aliran dana Rp 68,5 miliar kepada para mantan pejabat hukum BI itu. "Menurut keterangan Rusli, hasilnya banyak," katanya. Di antaranya, rampungnya masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) antara BI dan pemerintah. Dibebaskannya tiga mantan direksi BI yang tersangkut masalah hukum, terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) untuk beberapa mantan direksi. "Sampai dihentikannya pemanggilan terhadap para pejabat BI oleh lembaga penegak hukum," katanya.

Pengeluaran dana, terang Nyoman, dilakukan berdasar waktu jatuh tempo YPPI. "Soal ini memang semacam rekayasa supaya pengeluaran tersebut dilakukan sebelum YPPI berstatus yayasan sebagaimana dimaksud UU Yayasan Tahun 2001. Dengan begitu, neraca YPPI bersih," ungkapnya. (git/kim)

Sumber: Jawa Pos, 15 April 2009