Ternyata hasil lelang jabatan camat dan lurah beberapa bulan lalu tidak membuahkan pejabat mumpuni. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menjadi pembicara di seminar plus minus tentang lelang jabatan yang diadakan ICW.

"Seleksi ini kami sebetulnya secara jujur hasil dari tes itu 60 persen enggak memuaskan," ucap Ahok di Sari Pan Pasifik Jakarta, Rabu (11/9).

Dia mengatakan, ketidakpuasan tersebut diakibatkan peninggalan masalah lama, atau memang dari diri PNS. Untuk itu, Ahok dan Jokowi akan mengubah konsep yang sudah menjadi tradisi di pemprov sejak dulu.

"Ga memuaskan ini akibat apa, apa akibat terkena masalah dulu. Yang lama ditinggalkan, apakah mereka bagus, tidak bagus sebenarnya, salah pangkat. Nah kita mau ubah dia punya konsep," terangnya.

Untuk menyiasati itu, Ahok mengaku setelah lolos tes semua camat lurah diberikan pengarahan. Adapun pengarahan yang diberikan masukan tentang keinginan gubernur agar pejabat menjadi pelayan warga yang baik.

"Misalnya apa, lurah camat itu seperti di kantor bank pelayanannya kata pak gubernur. Jadi ruang tunggu tidak pakai loket, jadi orang yang datang itu kita butuh dia. Kira-kira bank seperti itu," ujarnya.

Konsep ke depan, menurut Ahok, gubernur menginginkan urusan surat birokrasi di DKI. Oleh karena itu, setiap warga yang datang mengurus surat apapun ke kantor lurah dan camat maka pihak yang langsung bertanda tangan adalah lurah dan camat.

"Surat izin restoran misalnya, yang tanda tangan kepala dinasnya tapi kan bisa aja lurah, camat yang berbeda. Kita lagi siapkan Perdanya," terangnya.

Artinya, sistem yang dibuat ini membuat orang-orang melamar secara elektronik. Hal ini dapat melihat lurah camat gaptek atau tidak. "Kita taruh fiber optik, maka mesti tesnya melalui komputer, langsung ketahuan kan, dia tesnya gimana, dia terbiasa atau tidak," tegasnya.
[mtf]

Reporter : Nurul Julaikah

Sumber: Merdeka.com, Rabu, 11 September 2013 21:45:00