Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru diminta tidak semena-mena mengubah sistem atau menghentikan pengusutan kasus yang tengah dilakukan lembaga antikorupsi itu.

Masyarakat berharap semua pimpinan KPK terpilih tidak menjadi perpanjangan tangan partai politik tertentu untuk menghentikan atau meneruskan sebuah kasus. “Agar tidak semena-mena mengubah semua sistem dan mengabaikan sistem yang sudah ada di KPK saat ini,”kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Jakarta kemarin. Dia mengingatkan pimpinan baru KPK tidak bisa sertamerta mengubah kebijakan dan renstra KPK, tetapi justru sebaiknya meneruskan dan membawa KPK lebih maju dalam pemberantasan korupsi.

“ Tentu saja, pimpinan baru tidak bisa semena-mena mengubah pengawasan dari dalam dan juga dari luar. Kita tidak bisa menilai orang per orang saat ini. Cara memimpinnya kan kita belum tahu,jadi kita tunggu saja. Kita juga harus mengawasi bersamasama,” kata Johan di Jakarta kemarin. Meski demikian Johan meyakini empat pimpinan baru KPK tersebut tidak akan mengubah atau menghentikan pengusutan kasus korupsi yang tengah dilakukan KPK saat ini.

Johan mengaku siap mendukung dan membantu jika nantinya kepemimpinan KPK ke depan berjalan secara baik.“Mari sama-sama kita tunggu kiprah empat pimpinan yang baru dipilih DPR tersebut,”katanya. Wakil Ketua KPK Haryono Umar juga berharap pimpinan KPK pengganti dirinya melanjutkan pekerjaan pimpinan KPK lalu yang belum selasai dilakukan saat kepemimpinannya.

Salah satunya menunjuk deputi pencegahan KPK. “Pekerjaan mendesak yang perlu segera dilakukan pimpinan KPK terpilih ya menunjuk deputi pencegahan. Pos ini kosong sejak awal April lalu yang sebelumnya dijabat Eko Tjiptadi. Sampai saat ini belum ada pejabat definitif yang mengisi posisi tersebut. Jadi ini saya kira pekerjaan mendesaknya,”katanya.

Haryono yang menaungi bidang pencegahan KPK itu menegaskan penunjukan deputi menjadi krusial mengingat lima pimpinan KPK periode 2011–2015 semuanya berlatar belakang ilmu hukum. “Pimpinan KPK itu kan tugasnya mengarahkan,jadi tidak masalah apa pun latar belakangnya. Justru inilah tantangannya. Karena sistem di KPK itu lebih penting dan ini yang sudah ada. Tinggal optimalkan saja sistem itu,di antaranya mengoptimalkan peran deputi dan direktur,” katanya.

Haryono mengakui komposisi lima pimpinan KPK jilid III merupakan yang paling homogen dibandingkan dua periode sebelumnya.Semua unsur pimpinan berlatar belakang ilmu hukum, tidak ada satu pun di antara mereka yang berlatar belakang auditor atau sarjana ekonomi. Ketua KPK Abraham Samad berlatar belakang advokat dan pegiat antikorupsi, anggotanya Busyro Muqoddas akademisi hukum dan advokat, Zulkarnaen juga merupakan seorang jaksa, Bambang Widjojanto advokat,serta Adnan Pandu Praja juga advokat.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun menilai komposisi pimpinan KPK periode 2011–2015 sudah baik. Dia menganggap pilihan DPR sudah sesuai harapan. “Dari awal kami memang mengharapkan nama-nama itu yang diusung pansel bisa menjadi pimpinan KPK,” katanya. ICW berharap, pimpinan KPK baru ini nantinya dapat menjalankan amanat sesuai dengan tugasnya.

Mereka, lanjut Tama, harus berani, tidak pandang bulu dalam proses penegakan hukum. “Tidak seperti kepemimpinan KPK sebelumnya yang kebanyakan mandek di tengah jalan,” katanya. nurul huda 
Sumber: Koran Sindo, 5 Desember 2011