Lembaga DPR yang selama ini banyak mendapat sorotan tajam dari publik, ternyata, bukan lahan korupsi terbesar di negeri ini. Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua berpandangan, lembaga pemerintahan alias eksekutif justru menjadi lahan paling subur.

"Selain memang dana terbesar ada di sana, gaji mereka sebagai aparatur negara terlalu kecil,'' ujar Hehamahua dalam diskusi di Kantor Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri, Jakarta, kemarin (9/8). Dia menyatakan, pendapatan resmi PNS di negeri ini masih sangat rendah untuk masa-masa seperti sekarang.

Meski demikian, dia mengimbau PNS tetap menjauhi perilaku korupsi. Terutama menerima segala bentuk hadiah yang bisa digolongkan sebagai gratifikasi. "Kalau menerima, sebaiknya segera dikembalikan sebelum masa 30 hari," tambah Hehamahua.

Terkait dengan upaya pencegahan, menurut dia, sanksi hukuman sepertinya belum membuat jera para koruptor. Meski sudah banyak yang divonis hukuman, masih saja ada pelaku-pelaku lainnya. "Mungkin, sanksi sosial yang bisa membuat mereka malu bisa lebih efektif,'' ujar Hehamahua.

Misalnya, kata dia dengan nada setengah bercanda, tidak menikahi atau menikahkan anak dengan koruptor. Hal itu, lanjut Hehamahua, akan menjadi sanksi sosial yang bisa membuat malu yang bersangkutan. "Atau bisa pula, kalau ada koruptor meninggal, biar saja keluarganya yang mengurus sendiri,'' tegasnya.

Asisten Deputi Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Iskandar Hasan mengakui, meningkatnya kasus korupsi belakangan ini sebenarnya bukti bahwa reformasi birokrasi masih jauh dari maksimal. "Butuh strategi reformasi birokrasi untuk mempercepat pemberantasan korupsi," kata Iskandar.

Meski demikian, dia mengungkapkan, pascaera reformasi, upaya pemberantasan korupsi sebenarnya terus membaik. Hal itu ditunjukkan oleh data Transparency International (TI) yang mencatat indeks percepatan pemberantasan korupsi Indonesia terus menunjukkan perbaikan. "Tapi, ya itu. Terus membaik dari segi pemberantasan, namun jumlah kasus tindak pidana korupsi juga meningkat."

Pada acara tersebut, mantan Wapres Try Sutrisno sebenarnya juga dijadwalkan hadir. Namun, yang bersangkutan berhalangan. Dia hanya mengirimkan pernyataan tertulis yang dibacakan panitia. (dyn/c6/agm)
Sumber: Jawa Pos, 10 Agustus 2010